Peneliti::Tradisi Perkawinan 'Bajapuik' di Kota Pariaman Perlu Perda

PenelitiTradisi Perkawinan Bajapuik di Kota Pariaman Perlu Perda Foto: Mahasiswi Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Yenny Febrianty

Covesia.com - Mahasiswi Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Yenny Febrianty menilai, perlu adanya peraturan daerah (Perda) untuk melindungi nilai dalam kearifan lokal yaitu tradisi perkawinan 'bajapuik' atau 'menjemput' di Kota Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar).

Hal itu diungkapkan Yenny sebagaimana dari hasil penelitiannya terkait tradisi perkawinan 'bajapuik' atau 'menjemput' di Kota Pariaman, yang telah dilakukannya. 

"Sebenarnya tradisi bajapuik yang berada di Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman, itu suatu tradisi kebudayaan baik," sebut Yenny Febrianty saat menyampaikan hasil penelitiannya ke Pemerintah Kota Pariaman, pada Rabu (5/8/2020).

Lanjut Yenny, pada tradisi 'bajapuik' itu pihak perempuan menyerahkan sejumlah uang yang telah disepakati kepada pihak laki-laki saat akan dilakukan pernikahan.

Pada tradisi tersebut ada penghormatan lembaga adat, peran ninik mamak atau tokoh adat, serta tokoh agama dan masyarakat setempat juga diikutsertakan.

Selain itu, lanjutnya pada tradisi tersebut juga ada penghargaan untuk pihak laki-laki dan tidak ada untuk merugikan kaum perempuan dalam menjalankan kearifan lokal tersebut.

Hal itu, karena dalam tradisi tersebut pihak perempuan memang memberikan berupa uang kepada pihak laki-laki berdasarkan kesepakatan keluarga kedua belah pihak namun uang itu juga akan dikembalikan berupa barang oleh pihak laki-laki kepada perempuan.

Uang tersebut pun bahkan bisa menjadi modal awal pasangan suami istri di Pariaman untuk membina rumah tangga.

"Oleh karena itu dengan penelitian ini maka persepsi masyarakat luas terkait laki-laki di Pariaman dibeli terbantahkan,” ujarnya.

Namun melihat arus globalisasi yang saat ini semakin pesat apalagi ada persepsi negatif yang diterima masyarakat sehingga dikhawatirkan tradisi tersebut akan pudar.

“Sosialisasi terkait adat dan tradisi ini ada kepada generasi muda hanya saja perlu ada regulasi untuk melindungi tradisi yang ada di Pariaman salah satunya tradisi ‘bajapuik," ungkapnya. 

Oleh karena itu dalam disertasinya dengan judul "Perlindungan Nilai Perkawinan ‘Bajapuik’ pada Masyarakat Pariaman di Sumatera Barat dalam Menghadapi Dampak Globalisasi" direkomendasikan agar Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman membuat regulasi untuk melindungi proses dan nilai dalam tradisi tersebut.

Sementara itu, Sekretaris Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kota Pariaman Priyaldi mengatakan perkawinan ‘bajapuik’ merupakan proses pernikahan di Pariaman yang menempatkan laki-laki dijemput melalui proses adat.

“Jadi bukan semata-mata diletakkan pada konteks uang,” ujarnya.

Priyaldi mengatakan, menjemput melalui proses adat tersebut ada syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu syarat berdasarkan kesepakatan keluarga, masyarakat, dan niniak mamak sebagai tokoh adat.

“Uang jemputan merupakan kesepakatan dua keluarga (keluarga dari pihak laki-laki dan perempuan),” jelasnya.

Sedangkan Ketua DPRD Kota Pariaman, Fitri Nora mengatakan, penelitian yang dilakukan peneliti tersebut semoga dapat memberikan kontribusi positif terhadap tradisi 'bajapuik'.

"Namun kami meminta agar ibu Yenny juga melakukan sosialisasi," katanya.

Sedangkan untuk regulasi, lanjutnya pihaknya sedang menyusun Perda inisiatif terkait kearifan lokal di Kota Pariaman yang dalam peraturan tersebut nantinya tidak saja memperkuat tradisi bajapuik namun seluruh tradisi yang ada di daerah itu.

(per/adi)

Berita Terkait

Baca Juga