Dinyatakan Lengkap, Ini Point-Point Tuntutan Sengketa Tim FAGE Ke Bawaslu

Dinyatakan Lengkap Ini PointPoint Tuntutan Sengketa Tim FAGE Ke Bawaslu Foto: Istimewa

Covesia.com - Bawaslu Sumatera Barat menyatakan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan yang di la yang kan oleh Tim Fakhrizal-Genius Umar sebagai pelapor, sudah lengkap dan teregister. Bawaslu juga langsung menjadwalkan sidang musyawarah penyelesaian sengketa akan dilaksanakan pada Jumat (7/8/2020).

Dalam musyawarah Sengketa ini, Bawaslu akan mengundang kedua belah pihak yang bersengketa. Dimana tim Fakhrizal-Genius Umar sebagai pelapor dan KPU Sumbar sebagai terlapor. Kedua belah pihak akan dipertemukan dan dilaksanakan musyawarah secara tertutup untuk mencapai kesepakatan yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selama sidang musyawarah ini, akan diselesaikan setiap poin yang menjadi pokok sengketa yang di la yang kan oleh pelapor. Berikut point-point yang di sengketa kan oleh tim Fakhrizal - Genius Umar.

  • Menolak hasil pleno KPU Sumbar, karena banyak didapati Petugas PPS yang cacat kinerja di lapangan. Alhasil, Fakhrizal - Genius Umar mengalami kekurangan dukungan Bapaslon Perseorangan sebanyak 185.793 dukungan. Kemudian diwajibkan untuk menyerahkan dukungan perbaikan sebanyak 371.586 dukungan. Hal tersebut telah menjadi kerugian besar bagi Fakhrizal-Genius Umar.
  • PPS yang bekerja selama 14 hari, hanya bekerja secara efisien selama 3 hari dengan satu kali kunjungan kepada setiap pendukung yang memberikan dukungannya kepada Fakhrizal-Genius Umar. Alhasil, banyak pendukung yang tidak berhasil ditemui dan berstatus Tidaklah Ditemui (TD). Kemudian dukungan yang berstatus TD secara otomatis dimasukkan ke dalam status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh KPU Sumbar.
  • Form BA 5.1-KWK yang dianggap sangat janggal. Karena hanya digunakan dalam verifikasi faktual calon perseorangan Bapaslon Gubernur-Wakil Gubernur Sumbar. Sedangkan untuk Bapaslon Bupati/Walikota jalur perseorangan di Sumbar, tidak digunakan form BA 5.1-KWK.
  • Form BA 5.1-KWK yang tidak adanya payung hukum dan dipaksakan oleh KPU Sumbar untuk beredar disaat verifikasi faktual.
  • Tidak dilakukannya verifikasi faktual di Salah satu nagari hasil pemekaran Yang mengakibatkan seluruh dukungan di nagari tersebut berstatus TD dan dinyatakan TMS.
  • Tidak konsisten nya KPU menyatakan sikap soal dukungan dari RT/RW. Dimana pada awalnya dinyatakan TMS dan diakhir pelaksanaan Verifikasi Faktual, RT/RW bukanlah termasuk yang tidak boleh memberikan dukungan. Ini menjadi kerugian bagi Fakhrizal-Genius Umar karena sudah banyak RT/RW yang di TMS - kan oleh PPS sebelumnya.
  • Adanya ke tidak seragam an penyelenggara dalam menyikapi surat rekomendasi dari Panwascam. Terutama dalam hal adanya temuan dalam pemberian status TMS terhadap orang yang ada dalam daftar nama pendukungan model model B.1.1-KWK perseorangan.

(Agg)

Berita Terkait

Baca Juga