Jalani Sidang Etik DKPP RI, Ketua KPU Limapuluh Kota Bantah Masih Aktif Ormas Mesjid 

Jalani Sidang Etik DKPP RI Ketua KPU Limapuluh Kota Bantah Masih Aktif Ormas Mesjid  Ketua KPU Limapuluh Kota saat Jalani Sidang Etik DKPP RI, di Bawaslu Sumbar, Jumat (7/8/2020)(Foto: Angga)

Covesia.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Limapuluh Kota, Masnijon menjalani sidang pelanggaran kode etik sebagai anggota KPU karena diduga masih aktif sebagai ketua pengurus Mesjid Jamiatu Huda di Kenagarian Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota. Sidang yang berlangsung di Kantor Bawaslu Sumatera Barat ini dimulai pada Jumat (7/8/2020) pukul 08.00 WIB.

Sidang yang dipimpin oleh Anggota DKPP RI, Dr. Alfitra Salam turut menghadirkan pengadu yakni Bawaslu Kabupaten Limapuluh Kota yang dihadiri ketua Bawaslu Limapuluh Kota, Yoriza Asra dan dua anggota komisioner lainnya. Dalam sidang, teradu yaitu Masnijon juga menghadirkan beberapa pengurus Mesjid Jamiatul Huda sebagai saksi.

Diawal sidang, Alfitra Salam meminta kepada Pengadu untuk menjabarkan temuan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Masnijon. Disini Yoriza Asra mengatakan bahwa Masnijon diduga masih aktif sebagai pengurus Ormas yakni sebagai Ketua Pengurus Mesjid Jamiatul Huda. Hal ini dibuktikan dengan tanda tangan Masnijon dalam surat pemberitahuan Kesiapan panitia dalam penyelenggaraan Shalat Idul Fitri. Kemudian dalam proposal meminta bantuan kepada Pemkab Limapuluh Kota untuk pembangunan menara mesjid.

Dugaan tersebut terungkap setelah adanya pemberitaan disalah satu media massa lokal yang kemudian ditindaklanjuti oleh Bawaslu kabupaten Limapuluh Kota.

"Tanggal 24 Mei 2020 kami dapati ada pemberitaan media massa bahwa Masnijon membubuhkan tanda tangan sebagai pengurus mesjid Jamuatul Huda. Kemudian kami tindak lanjuti," kata Yoriza.

Tindaklanjut yang dilakukan Bawaslu dengan mengkonfirmasi sekretaris Pengurus Mesjid Jamiatul Huda dan Memberivikasi bentuk tanda tangan Masnijon. Setelah melakukan investigasi dilapangan, barulah Bawaslu Melaporkan Masnijon Ke DKPP RI karena diduga telah melanggar  UU Nomor 7 tahun 2017 pasal 21 ayat 1 huruf k ”. Dalam UU ini, untuk menjadi anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/ kota harus bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila terpilih menjadi anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

Menanggapi hal tersebut, Masnijon memang mengakui tanda tangan di surat pemberitahuan shalat Idul Fitri dan proposal tersebut adalah tanda tangannya. Namun, ia membantah masih aktif dalam kepengurusan Mesjid Jamiatul Huda. 

"Memang benar tanda tangan di dua surat itu adalah tanda tangan saya. Namun, tuan majelis perlu mengetahui bahwa saya sudah mengundurkan diri dari kepengurusan sebelum dilantik menjadi bagian KPU Limapuluh Kota," kata Masnijon. 

Disebutkannya, alasan untuk mau menandatangi surat tersebut karena paksaan dari masyarakat yang khawatir akan penyebaran Covid-19 dan ingin mesjid dapat bantuan dari Pemerintah. Pasalnya, ketua I pengurus mesjid susah ditemui dan jarang ke mesjid.

"Ini karena paksaan masyarakat. Soalnya ketua I pengurus mesjid susah ditemui dan jarang datang ke mesjid. Karena dipaksa terus, makanya saya terpaksa menandatangani surat-surat tersebut," sebut Masnijon.

Ia juga mengatakan penandatanganan dua surat tersebut adalah yang pertama kali sejak dirinya aktif di KPU Limapuluh Kota. Kemudian setelah menandatangani tidak lagi memantau perkembangan kedua surat ini.

"Setelah saya tanda tangani, bagaimana realisasi kedua surat itu saya tidak tahu," katanya.

Sementara itu Kasubag Tindaklanjut DKPP RI, Rio Fahrido Rahmat mengatakan setelah dilakukan sidang dugaan pelanggaran etik ini, DKPP akan memutuskan hasil sidang ini ke dalam pleno DKPP RI di Jakarta. Keputusan akan diambil dalam 60 hari kedepan.

"Keputusannya akan didapati dalam 60 hari ke depan. Kami pleno dulu di DKPP," sebut Rio. 

(agg)

Berita Terkait

Baca Juga