Pernah Kena Sanksi Peringatan Keras, Nasib Ketua KPU Limapuluh Kota Di Ujung Tanduk

Pernah Kena Sanksi Peringatan Keras Nasib Ketua KPU Limapuluh Kota Di Ujung Tanduk Sidang kode etik Ketua KPU Lima Puluh Kota (Foto: Hajrafiv Satya Nugraha)

Covesia.com - Ketua KPU Limapuluh Kota, Masnijon dihadapkan lagi dengan sidang dugaan pelanggaran Kode Etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI. Untuk kedua kalinya, Masnijon duduk sebagai teradu dalam sidang DKPP. Sidang kedua kalinya ini dilangsungkan di kantor Bawaslu Sumatera Barat, Jumat (7/8/2020) pagi yang dipimpin langsung.oleh anggota DKPP RI, Alfitra Salam.

"Ini perkara kedua kalinya untuk ketua KPU Limapuluh Kota. Yang perkara sebelumnya diberi sanksi peringatan keras," sebut Kasubag Tindak Lanjut Putusan DKPP, Rio Fahrido Rahmat kepada Covesia.com, Jumat (7/8/2020).

Disebutkan Rio, perkara kali ini karena ada laporan ke DKPP RI oleh Bawaslu Limapuluh Kota dengan dugaan Masnijon masih aktif dalam kepengurusan Ormas di Mesjid Jamiatul Huda di Kenagarian Mungo, Kecamatan Muak, Kabupaten Lapuluh Kota. Sehingga ada sangkaan kepada Masnijon melanggar UU Nomor 7 tahun 2017 pasal 21 ayat 1 huruf k. Dimana syarat untuk menjadi anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/ kota harus bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila terpilih menjadi anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

"Sidang untuk perkara yang kedua kalinya ini sudah digelar tadi pagi. Seluruh fakta persidangan akan dibawa ke sidang pleno DKPP RI di jakarta dalam rentang waktu 30-60 hari kedepan. Nanti di Pleno juga ada membahas soal keputusan hasil perkara ini juga," sebut Rio.

Rio juga mengatakan dengan adanya historis pernah diberi Peringatan keras oleh DKPP RI, tidak tertutup kemungkinan akan diberi sanksi yang lebih berat jika benar-benar terbukti masih aktif dalam kepengurusan Ormas. Namun, segala hasil keputusan akan diserahkan kepada majelis dalam pleno DKPP RI.

"Track Record pernah diberi peringatan keras pasti akan menjadi bahasan dalam pleno DKPP nantinya. Tapi apakah akan diberi peringatan keras, Skorsing atau di non-aktifkan dari KPU Limapuluh Kota, itu majelis pleno yang memutuskan," ucapnya.

Dalam proses perkara Masnijon ini, Rio menyebutkan DKPP RI akan menggelar pemeriksaan kepada saksi-saksi. Hal ini untuk melengkapi fakta dan materi perkara.

"Setelah ini akan dilanjutkan untuk sidang pemeriksaan saksi-saksi," katanya lagi.

Sebelumnya, Ketua KPU Limapuluh Kota kembali diperkarakan karena ada dugaan masih aktif sebagai ketua Pengurus Mesjid Jamiatul Huda di Kenagarian Mungo, Kabupaten Limapuluh Kota. Perkara ini dilaporkan oleh Bawaslu Kabupaten Limapuluh Kota. 

Namun sebelum adanya laporan Bawaslu ini, pada tahun 2019 silam Masnijon juga pernah diperkarakan. Pengadu adalah Ketua DPD Partai Perindo Limapuluh Kota, Edison Sumar. Dalam perkara ini Masnijon mendapat peringatan keras dari DKPP. Sedangkan empat komisioner KPU Limapuluh Kota lainnya mendapatkan peringatan biasa. 

Hal ini karena pengadu menemukan tertularnya nomor urut, foto, nama caleg dan alamat dapil I (Kecamatan Harau Dan Payakumbuh) disetiap TPS pada lembaran pedoman/petunjuk/DCT untuk masyarakat pemilih pada Pileg 2019 silam.

Pengumuman tersebut ditempelkan di luar TPS daerah pemilihan I Kabupaten Limapuluh Kota. Pengumuman itu lah yang membuat Pengadu merasa dirugikan karena dinilai berpengaruh kepada konstituen.

(agg)

Berita Terkait

Baca Juga