Sekretaris DPC Gerindra Agam: Penetapan Tersangka IC dan MW Dinilai Janggal

Sekretaris DPC Gerindra Agam Penetapan Tersangka IC dan MW Dinilai Janggal Sekretaris DPC Partai Gerindra Agam Rinal Wahyudi (Foto: Istimewa)

Covesia.com - Penetapan tersangka pada IC dan MW terkait pencemaran nama baik Anggota DPR RI Mulyadi dinilai janggal oleh Ketua Fraksi Gerindra DPRD Agam, Rinal Wahyudi.

Menurutnya, penetapan tersangka pada IC dan MW tersebut terlalu prematur dan terburu dan kuat aroma politisnya terkait dengan proses pilkada Sumbar 2020.

"Ada aroma yang janggal. Penetapan status tersangka ini sangat kuat aroma politisnya, apalagi terkait dengan proses Pilkada Sumbar 2020 yang beberapa hari terakhir hasil survey pasangan Nasrul Abit dan Indra Catri merupakan kandidat terkuat," ujarnya dalam keterangan tertulisnya yang diterima, Rabu (12/8/2020).

Lebih jauh menurut Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Agam ini, kesimpulan sementara, penetapan tersangka kepada IC dan MW hanya didasarkan keterangan saksi saja, dimana dalam prinsip pemidanaan "unus testis ulus testis", keterangan saksi saja dinilai tidak bisa menjadi alat bukti yg kuat untuk menyangkakan seseorang melakukan atau tidak melakukan tindak pidana.

Kedua, lanjutnya, dalam penetapan tersangka harus diingat juga pernyataan dan atau pengakuan dari saudara ES yg sudah berstatus sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana pencemaran nama baik juga patut dan selayaknya diuji kebenarannya. 

"Tidak bisa penyidik kepolisian menyimpulkan terjadinya tindak pidana hanya berdasarkan opini dan asumsi dari seorang ES kemudian membebankan pemidanaan kepada IC. Guna mengecek kebenaran pernyataan ES tersebut, apalah penyidik Polda Sumbar telah melakukan konfrontir antara ES dan IC," katanya lagi.

Dilanjutkan Rinal Wahyudi, selain itu hal yang sangat disayangkan apabila dasar penetapan tersangka IC adalah semata karena keterangan saudara ES yang sebagaimana diketahui bersama dan diberitakan berbagai media bahwa IC yg menyuruh melakukan, mengapa saudara IC dibebankan pidana pokoknya. "Melalui beberapa analisa tersebut kami menilai adanya kejanggalan yang mengarah pada tekanan eksternal," Pungkasnya.

(ril/jhn)


Berita Terkait

Baca Juga