DPRD Pessel Susun Hak Interpelasi Terkait Pembangunan RSUD dan Penggunaan Anggaran Covid-19

DPRD Pessel Susun Hak Interpelasi Terkait Pembangunan RSUD dan Penggunaan Anggaran Covid19 Wakil Ketua DPRD Pessel, Jamalus Yatim (Foto: Indrayen)

Covesia.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat (Sumbar) lakukan pembahasan hak interpelasi kepada Bupati setempat, terkait penghentian pembangunan RSUD dan penggunaan anggaran Covid-19. 

Dimana pembahasan itu, disusun pada rapat paripurna internal dewan yang digelar, Rabu 12 Agustus 2020, dan dihadiri oleh beberapa fraksi dan ketua komisi di DPRD Pessel. 

Rapat paripurna internal DPRD tersebut, dipimpin oleh Wakil Ketua Jamalus Yatim dan didampingi Ketua DPRD Pessel, Ermizen. 

Disela-sela rapat, Wakil Ketua Jamalus Yatim mengatakan pada wartawan, usulan interpelasi dilakukan terkait kondisi daerah saat ini. 

Sebab, ada beberapa persoalan yang mesti kita pertanyakan, pertama, terkait dihentikannya pembangunan RSUD M.Zein Painan yang terbangkalai. 

Kedua, terkait penggunaan anggaran Covid-19 di Kabupaten Pesisir Selatan, dan hal-hal yang berkaitan dengan kondisi daerah lainnya di Pessel. 

"Hak interpelasi dilakukan sesuai dengan usulan beberapa fraksi dewan," ungkapnya. 

Lanjutnya, perencanaan hak interpelasi dilakukan secepatnya, sebelum terjadinya cuti kampanye Bupati pada Pilkada 2020. 

"Pokoknya, paling lambat sebelum bulan September ini. Agar Bupati bisa menjawab sebelum ia mulai cuti," ujarnya.

Ditambahkannya, nanti tanggal 18 Agustus rapat paripurna internal DPRD Pessel, kembali diagendakan untuk motivasi hak interpelasi dari masing-masing fraksi. 

"Kita menginginkan secepatnya hak interpelasi ini final. Karena, pada rapat tadi ada beberapa fraksi yang tidak hadir. Dengan demikian, kita meminta seluruh fraksi dan anggota DPRD pada tanggal 18 besok seluruhnya hadir," tutupnya.

(ind)


Berita Terkait

Baca Juga