Ribuan Personel Tim Gabungan Bawaslu Diturunkan Patroli Anti Politik Uang di Pasaman

Covesia.com – Ribuan personel gabungan Bawaslu, dan TNI-Polri diturunkan untuk melakukan patroli anti politik uang di daerah Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat mulai, Minggu (6/12/2020) malam ini.

Ketua Bawaslu Pasaman, Rini Juita mengatakan ribuan personel gabungan ini bakal melakukan patroli anti politik uang hingga tanggal 8 Desember 2020 mendatang.

“Mulai malam ini kami turunkan untuk patroli anti politik uang 707 Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), 36 orang Panwascam, 37 orang PKD, dan sejumlah personil sekretariat Bawaslu. Belum lagi ratusan personil gabungan TNI-Polri. Ribuan personil gabungan ini akan berpatroli anti politik uang di seluruh daerah Pasaman,” terang Rini Juita malam ini.

Rini Juita mengatakan patroli gabungan ini kata dia lebih menekankan operasi pencegahan tindakan poltik uang.

“Penekanan operasi gabungan ini lebih kepada upaya pencegahan dalam tindak pidana politik uang ditengah-tengah masyarakat. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan jika memang ada yang tertangkap tangan dilapangan melakukan politik uang akan langsung kami tindak,” tegas Rini Juita.

Sejauh ini kata Rini Juita pihaknya belum menerima adanya laporan pidana politik uang di daerah Pasaman.

“Belum ada kami terima laporan politik uang. Untuk itu kami minta kepada masyarakat segera melaporkan kepada kami jika menemukan tindak pidana perbuatan politik uang tersebut agar ditindak langsung,” katanya.

Ia menyebutkan sanksi pidananya sangat jelas didalam UU No.10 Tahun 2016 Pasal 187A jika terbukti melakukan politik uang.

“Selain sanksi administrasi berupa pembatalan pasangan calon yang terbukti melakukan praktek politik uang, dikenakan sanksi pidana dan pemberian sanksi tidak hanya diberikan kepada pemberi uang atau materi tetapi sanksi juga diberikan kepada penerima uang atau materi, jadi secara filosofis penyuap dan yang disuap dikenakan sanksi/dihukum,” katanya.

Setiap orang kata dia yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 milyar.

“Pidana yang sama juga diterapkan kepada pemilih yang terlibat dalam politik uang atau yang menerima uang, ini diatur dalam Pasal 187A ayat (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1),” tutupnya.

(hri)

0 Comments

Leave a Comment

4 × five =

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password