BPKH Bukittinggi Bicarakan Optimalisasi Dana Haji

BPKH mengadakan focus group discussion terkait optimalisasi dana Haji dan penjajakan sukuk daerah, pada Selasa (16/3/2021)

Covesia.com – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengadakan Fokus Group Discussion terkait optimalisasi dana Haji dan penjajakan sukuk daerah, pada Selasa (16/3/2021).

Fokus group discussion yang dihadari anggota DPR RI Jon Kennedy Azis itu bertujuan untuk mensosialisasikan dan berdiskusi terkait pengelolaan Dana Haji.

Beni Wicaksono dari BPKH megatakan badan pengelolaan keuangan haji adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji baik dana yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

“Jika dirata-ratakan total biaya haji perorang untuk Indonesia berkisar Rp 75 juta, dengan beban pembayaran biaya haji kepada masyarakat hanya Rp. 35 juta perorang,” katanya.

Untuk menutup kekurangan biaya haji itu, sambungnya, disinilah dibutuhkan peran BPKH. Dari dana haji yang disetorkan masyarakat, BPKH mengelola dan menghasilkan manfaat yang bisa dipakai untuk menutup kekurangan biaya haji.

Sejauh ini, Beni menegaskan pengelolaan keuangan Haji berlandaskan pada prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan dan akuntabel dan pengelolaan keuangan Haji bertujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah Haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bukittinggi Marfendi memyampaikan forum group discussion terkait pengelolaan dana haji ini sangat menarik dan penting diketahui masyarakat dan sangat penting untuk di sosialisasikan kepada masyarakat.

“Agar masyarakat paham, bahwa BPKH bukan hanya sekedar memanfaatkan uang setoran jamaah haji, tapi juga bertugas mencari dan menutup kekurangan dana haji dari masyarakat,” ungkapnya.

Sedangkan Jon Kennedy Aziz anggota Komisi 8 DPR RI menyampaikan terkait pengelolaan biaya haji, BPKH selaku mitra kerja Komisi 8 selalu melakukan rapat dan menginformasikan semua kegiatannya kepada DPR RI.

“Jadi bagaimana cara, bagaimana pengelolaan biaya haji ini selalu atas persetujuan DPR RI,” katanya.

Jon Kennedy Aziz berharap dengan sosialisasi lewat FGD hari ini, masyarakat memahami apa itu BPKH, apa fungsinya dan apa manfaat yang dihasilkannya, sehingga masyarakat pun mengetahui bagaimana pengelolaan biaya haji yang telah mereka setorkan sebelumnya.

(ril/deb)

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password