Ade Armando Nilai Wacana DIM Berasal dari Islamis Radikal yang Ingin Sumbar Seperti Aceh

Tangkapan layar video di laman youtube CokroTV

Covesia.com – Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia, Ade Armando menilai bahwa wacana pengusulan Sumbar jadi Daerah Istimewa Minangkabau (DIM) berasal dari kaum islamis radikal yang inginkan Sumbar seperti Aceh.

“Gagasan DIM pernah mencuat beberapa tahun lalu, dan kembali mencuat saat ini karena respons dari SKB3 Menteri yang dikeluarkan pemerintah pusat. Nah, untuk tidak tunduk pada peraturan pusat itu ialah dengan menjadikan Sumbar daerah istimewa. Maka agaknya kaum islamis radikal di Sumbar percaya bahwa DIM adalah jalan satu-satunya,” ungkap Ade di kanal YouTube CokroTV yang sudah ditonton sebanyak 399.014 kali.

Baca : Wacana Daerah Istimewa Minangkabau, Begini Tutur Para Tokoh Mentawai

Ade juga sempat menjadi pembicara dalam Webinar bertajuk Wacana DIM, Ancaman atau Berkah yang diselenggarakan Yayasan Ugla Mentawai Simariuriu, bekerja sama dengan IMMJ dan beberapa aliansi Organisasi Pemuda/Mahasiswa Mentawai se-Indonesia, Senin (23/3/2021).

Ade menilai, wacana itu sekadar upaya membangun kesan bahwa ada argumen kuat untuk mengistimewakan.

“Padahal ditemukan banyak kelemahan yang menjadi banyak cacat banyak argumen inisiator DIM,” ungkapnya, Senin (22/3/2021).

Tak hanya itu, Ade menduga latar belakang usulan DIM ini berasal dari kalangan Islam radikal Sumbar yang ingin menjadikan Sumbar seperti Aceh.

Lihat juga: [INFOGRAFIS] Wacana ”Daerah Istimewa Minangkabau” di Sumbar

Dia menilai, mengapa yang diusulkan Daerah Istimewa Minangkabau bukan Daerah Istimewa Sumatera Barat, karena intinya ada sebuah narasi besar etnis Minangkabau Bersendikan Syara’, Syara’ Bersendikan Kitabullah.

Dalam kesempatan itu Ade sempat menyinggung perihal salah satu sekolah negeri di Padang yang mewajibkan sekolah non muslim memakai jilbab. Itu sudah bermasalah terlepas dari muslim atau non muslim.

“Kemudian kasus itu ramai karena orang tua siswi tidak terima, tapi gara-gara kasus itu terbongkarlah pengetahuan kita, sekarang tahu di Kota Padang memang ada peraturan yang dikeluarkan Wali Kota Fauzi Bahar,” lanjutnya.

“Bahwa semua siswi di sekolah negeri di kota tersebut untuk mengenakan jilbab itu kan syariahlisasi pensyariahan sekolah-sekolah negeri di sana. Ketika sekarang ada Surat Keputusan Bersama (SKB), tiga menteri yang melarang pewajiban di sekolah-sekolah negeri, yang terjadi adalah adanya penolakan Fauzi Bahar.”

Bahkan mantan wali kota itu menggerakkan 40 lawyer (pengacara) untuk menggugat SKB tiga menteri, begitu juga di Pariaman. Wali Kota Pariaman juga menyatakan tidak ingin menjalankan kewajiban SKB tiga menteri.

“Itu indikator yang saya yakin menjelaskan Sumbar perlahan dijadikan Provinsi Islam dan mereka saya rasa melihat betapa idealnya Aceh bisa menerapkan syariah Islam walapun Sumbar tidak akan sejauh itu sampai ada sampai ke hukum rajam.”

“Saya yakin Sumbar membayangkan itu, mereka yang sedang memperjuangkan DIM memang di kepalanya ingin mengislamkan Sumbar. Satu-satu jalan untuk membenarkan itu seandainya daerah itu bernama DIM yang berlandaskan diri pada syariah dan kitabullah,” jelasnya.

Ade menambahkan, jika DIM dengan tujuan penerapan syariah Islam akan menjadi ancaman besar bagi Indonesia.

Di akhir, dia menekankan seharusnya masyarakat Sumbar berpikiran untuk bagaimana melanjutkan pemikiran dan perjuangan tokoh-tokoh Minang terdahulu seperti Tan Malaka, Bung Hatta, dan sejumlah tokoh lainnya. Bukan malah mengistimewakan Sumbar menjadi DIM.

(ila/rdk)

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password