Kaum Maboet Minta KPK Usut Dugaan Mafia Tanah di Padang

Covesia.com – Mamak Kepala Waris (MKW) Kaum Maboet suku Sikumbang, M. Yusuf melalui pengacaranya dari Kantor Hukum Inspirate meminta KPK, Jaksa Agung, dan Kapolri mengusut tuntas dugaan mafia tanah, khususnya terhadap lagan seluas 765 hektar di Air Pacah, Kota Padang, Sumatera Barat.

M. Yusuf merupakan Mamak Kepala Waris menggantikan Lehar yang meninggal dalam tahanan Polda Sumbar beberapa waktu lalu.

Pengacara Kaum Maboet ,Putri Deyeski Rizki mengatakan kepemilikan tanah kaum Maboet seluas 765 hektar tersebut, bisa dilihat dari beberapa dokumen dari lembaga resmi dan fakta lapangan.

“Pihak kaum Maboet sudah banyak dirugikan. Apalagi sampai saat ini belum ada satu dokumen pun yang membatalkan hak atau kepemilikan kaum Maboet atas tanah seluas 765 ha tersebut,” ungkap Deyesi bersama rekannya dari Kantor Hukum Inspirate, Kamis (1/4/2021), di posko Kaum Maboet 765, Padang.

Ditegaskannya, dalam daftar aset kepemilikan Pemprov Sumbar, tidak ada masuk dari 765 hektar tersebut dalam tanah negara.

“Kami dengan ini menegasakan, Lehar tidak pernah mengatakan luas tanah 765, namun negara atau pengadilan dan pihak pertanahan yang mengatakan luas tanah kaum Maboet seluas itu, sesuai dengan ukuran yang ada,” tegas Deyesi.

Ditambahkannya, kaum Maboet tidak pernah mau merugikan masyarakat yang sudah terlanjut membuat bangunan di tanah tersebut.

“Bagi masyarakat jangan cemas, kami tidak akan merubuhkan bangunan rumah yang sudah dibangun, tapi kita minta agar bisa saling berkomunikasi sehingga kami dapat melepaskan hak untuk dialihkan kepada masyarakat, kami hanya meminta tanah yang masih kosong tidak lagi diperjualbelikan, tanpa melalui kami,” tegasnya.

Dia juga mengatakan, kalau ada yang memperkarakan kaum Maboet pada waktu itu dengan MKW Lehar, perlu dipertanyakan, apa dasarnya? Karena BPN tau kalau itu milik kaumnya.

“Karena penzoliman ini, kami meminta perlindungan hukum pada negara terkait objek perkara perdata 99/1931 dan putusan MA perdata TUN no 114/2004, karena itu milik kaum Maboet,” tegasnya lagi.

Kepada Badan Pertanahan, pihaknya juga meminta agar tidak lagi mengeluarkan sertifikat tanah kaum atas nama siapapun, kecuali sudah ada pelepasan hak dari pemilik, yakni kaum Maboet, saat ini ditanggungjawabi oleh M. Yusuf.

“Kita sudah bisa lihat pada pada sekitar tahun 2015, dimana pihak pertanahan sudah melakukan ketegasan kalau tidak ada pembuatan sertifikat tanpa izin kaum Maboet,” tambahnya lagi.

“Sampai saat ini tidak ada satu dokumen pun yang membatalkan keputusan kepemilikan kami, maka berhentilah untuk menzalimi,” tegasnya.
(lif)

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password