Lima Petani Sawit di Pasbar Dipolisikan, Puluhan Warga Minta Perlindungan ke DPRD Sumbar 

Tampak sejumlah warga petani di Pasaman Barat saat medatangi kantor DPRD Sumbar, Senin (19/4/2021)(Foto: Covesia/ Istimewa)

Covesia.com – Lima petani sawit di Pasaman Barat ditahan oleh Polres Pasaman Barat. Hal itu dikarenakan petani tersebut berkebun di lahan yang ternyata termasuk dalam kawasan hutan produksi. 

“Sampai kemarin, Minggu (18/4/2021), sudah lima orang masyarakat petani Nagari Aia Bangih, Pasaman Barat (Pasbar) ditangkap dan ditahan oleh Polres Pasaman Barat,” ungkap Direktur LBH Pergerakan Indonesia Guntur Abdurrahman, Senin (19/4/2021). 

Guntur menjelaskan ke depan masih banyak masyarakat petani lainnya yang dalam ancaman penangkapan dan penahanan atas tuduhan yang serupa. Sebab hampir seluruh masyarakat di daerah tersebut adalah para petani sawit.

“Faktanya, masyarakat berkebun atas seiizin pemangku adat yang memegang kuasa atas tanah ulayat (Datuak Penguasa Adat-Ulayat). Mereka berkebun sudah berlangsung sejak lama (lebih dari 10 tahun, ada yang sudah 30 tahun), bahkan ada masyarakat yang sudah ada bermukim turun temurun di area tersebut sejak masih zaman penjajahan Belanda,” jelas Guntur. 

Lebih lanjut Guntur menjelaskan ada sekitar 50 perwakilan masyarakat petani Nagari Air Bangih yang menyampaikan aspirasi dan meminta perlindungan hukum kepada DPRD Sumatera Barat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Dikatakan Guntur, penyelesaian persoalan pemanfaatan lahan oleh masyarakat yang termasuk dalam peta kawasan hutan memiliki prosedur/tata cara penyelesaian secara administrasi. Hal itu telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, sehingga seharusnya upaya penegakan hukum pidana tidak dikedepankan untuk penyelesaian masalah yang berorientasi mengirim masyarakat ke penjara. 

“Masyarakat bukan penjahat hutan seperti pelaku illegal loging ataupun perusak hutan. Namun, masyarakat hanya bergantung hidup dari pertanian yang kebetulan daerahnya termasuk dalam peta kawasan hutan,” terangnya.

Guntur mengatakan dalam sebagian area kawasan hutan tersebut secara de “facto” telah diakui sebagai kawasan pemukiman dengan telah dibangunnya sarana publik oleh pemerintah (Jalan, Sekolah, tempat ibadah, dan lain sebagainya).

Dia berharap perjuangan masyarakat atas hak-haknya mendapatkan perhatian dan izin pengelolaan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

(ila)

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password