DPRD Sumbar Surati Polda untuk Tangguhkan Penahanan 5 Petani Sawit di Pasaman

Perwakilan petani dari Pasaman mendatangi anggota DPRD Sumbar.

Covesia.com – Puluhan masyarakat yang merupakan petani sawit dari Pasaman Barat menemui anggota DPRD Sumbar guna menyampaikan aspirasi dan meminta perlindungan. Lima petani sawit sudah dipolisikan dengan tuduhan berkebun di lahan yang ternyata termasuk dalam kawasan hutan produksi.

“Terkait dengan lima orang masyakarat yang ditahan, hari ini DPRD mengajukan surat penangguhan ke Polda Sumbar untuk diteruskan ke Polres Pasaman Barat. Anggota dewan bersedia menjadi penjamin mereka,” ungkap Kuasa Hukum LBH Pergerakan Guntur Abdurrahman, Senin (19/4/2021).

Berdasarkan hasil pertemuan, agar segera dilakukan pendataan wilayah pertanian atau perkebunan dan permukiman masyarakat yang terkena kawasan hutan di kawasan Air Bangih.

Penyelesaian konflik, kata Guntur, tidak dengan pendekatan pidana, karena ada instrumen melalui pendekatan administratif, baik berupa mekanisme perhutanan sosial ataupun mengeliatkan lahan perkebunan masyarakat dari peta kawasan hutan.

Menurut dinas kehutanan, saat ini di Sumbar memiliki sekitar 220.000 Ha lahan hutan yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat secara aman dengan konsep perhutanan sosial.

Maka dari itu DPRD mengajukan surat permintaan yang ditujukan ke Pemprov dan Polda Sumbar. Isinya meminta agar petani diberikan perlindungan.

Khusus kepada Dinas Kehutanan diminta secara tegas agar masyarakat diizinkan tetap menggarap sampai upaya pengurusan izin masyarakat atau penggalihan fungsi lahan selesai, sehingga masyarakat merasa aman melanjutkan kehidupan serta aktivitas seperti biasa.

Aspirasi puluhan petani tersebut diterima oleh Ketua Komisi I, sekretaris Komisi I, ketua Komisi II, Sekretaris Dewan, dan kepala Dinas Kehutanan Provinsi.

(ila)

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password