Datangi BPN, SPI Sumbar Desak Pemerintah Laksanakan Penyelesaian Konflik Agraria

Foto: Istimewa

Covesia.com – Tim Wilayah Reforma Agraria SPI Sumbar mengunjungi Kantor Wilayah BPN Sumbar. Hal itu merupakan upaya percepatan penyelesaian konflik agraria di Sumbar khususnya, dan Indonesia umumnya.

Di BPN juga dilakukan rapat via daring bersama Direktur Landreform Kementrian BPN, Daryanto bersama Tim Nasional Reforma Agraria Dewan Pengurus Pusat SPI yang dipimpin langsung sekretaris UMUM DPP SPI, Rulydiansah.

“Rapat ini lebih menyamakan persepsi antara pemerintah pusat dengan propinsi dan kabupaten khususnya, di jajaran kementrian BPN/ATR, dengan seluruh lapisan struktur SPI,” ungkap Sekum DPP SPI, Ruly, Senin (3/5/2021).

Lebih lanjut Ruly mengatakan bahwa SK yang di tandatangani oleh Bapak Moeldoko adalah untuk menyelesaikan Konflik Agraria dan ini jelas kebijakanya, jadi jangan ada prasa win-win solution di lapangan.

“Di basis SPI terjadi pencaplokan lahan pertanian mereka oleh perusahaan dan seperti yang terjadi di SPI Basis Batang Lambau oleh PT.PN VI dan SPI Basis Koto gadang Jaya oleh PT.LIN, sedangkan banyak di Basis SPI lainnya adalah perjuangan Hak Plasma yang tidak kunjung di realisasikan oleh perusahaan seperti SPI Basis Aia Gadang dan Muaro Kiawai oleh PT. VI Koto,” jelasnya.

Hal yang sama juga terjadi di Basis SPI yang berada di Jawa Barat, Bengkulu, jambi dan Sumatera Utara serta Kalimanta Selatan. “Perjuangan kami sudah puluhan tahun dan telah banyak pengorbanan baik moril maupun materil,” imbuhnya.

Hal senada juga di sampaikan Ketua TWRA SPI Sumbar bahwasanya perjuangan SPI bukan datang begitu saja, namun perjuangan atas hak dasar sebagai petani dan atau masyarakat adat semenjak tahun 1998 yakni tahun lahirnya SPI Sumbar.

“Tanah bagi kami adalah Sumber Kehidupan, bukan petani kalau tidak memiliki tanah, kurang kuat masyarakat adat kalau tidak memiliki tanah ulayat (pusako tinggi) sebagai kawasan adat berlaku,” ujarnya.

Proses penyelesaian Koflik ini mesti dilakukan secepatnya dengan proses Clear and Clean dengan harapan tahapannya pada tahun ini mesti tuntas penyelesaian konfliknya. Tahun depan penyerahan sterfikatnya, untuk itu semua data mesti valid baik untuk data subjek reforma agraria, maupun lokasi yang sudah ada peta SHP nya,” tambahnya.

Sementara Kabid P2 Kanwil BPN Sumbar, Reno menyatakan bahwa BPN di wilayah akan melaksanakan perintah dari kementrian, agar program ini bisa berjalan dengan baik.

(Laila)

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password