LBH Padang Buka Posko Online Pengaduan THR Keagamaan

LBH Padang (dok.covesia)

Covesia.com – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang membuka posko pengaduan masalah Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah yang diestimasi jatuh pada tanggal 13 hingga 14 Mei 2020.

“Jika pekerja atau buruh yang tidak menerima hak THR nya, maka dapat mengadukan persoalan pelanggaran hak THR Keagamaan melalui link http://bit.ly/formthr,” ungkap Staff Advokasi LBH Padang, Diki Rafiki, Kamis (6/5/2021).

Dikatakan Diki dalam mengajukan pengaduan, pekerja/buruh tidak perlu khawatir terhadap tekanan-tekanan perusahaan sebab Posko Pengaduan THR berkomitmen menjamin identitas dan data pengadu apabila dibutuhkan atau diminta.

Selain itu, pekerja/buruh juga dapat melaporkan masalah THR Keagamaan secara langsung ke Dinas Ketenagakerjaan setempat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dan/atau Pos Komando (Posko) THR Keagamaan Tahun 2021 Provinsi Sumatera Barat.

Kendati THR Keagamaan sudah menjadi hak normatif yang telah diatur oleh sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun dalam praktiknya belum serta merta menjamin seluruh pelaku usaha atau perusahaan memenuhi kewajibannya untuk membayarkan hak tersebut terhadap para buruh atau pekerjanya.

Terlebih dalam situasi negara masih menghadapi pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), disusul dengan hadirnya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang juga berimplikasi terhadap kegiatan usaha, dikhawatirkan makin membuka celah bagi perusahaan untuk berkelit atau menjadi modus baru bagi “pengusaha nakal” untuk tidak melaksanakan kewajibannya membayarkan THR Keagamaan dimaksud.

Selanjutnya, sehubungan dengan peluncuran Posko Online Pengaduan THR Keagamaan LBH Padang dan demi pemenuhan hak pekerja/buruh di Sumatera Barat, Diki menyampaikan beberapa hal.

Pertama, kepada pekerja/buruh secara aktif melakukan pemantauan dan melaporkan perusahaan yang melanggar kewajibannya untuk membayarkan THR Keagamaan kepada pekerja/buruh sebagaimana diatur ketentuan perundang-undangan.

Kedua, kepada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans), Pos Komando (Posko) THR Keagamaan Tahun 2020 Provinsi Sumatera Barat dan/atau Pengawas Ketenagakerjaan, untuk melakukan langkah-langkah nyata dalam rangka mengawasi perusahaan termasuk merespon cepat seluruh pengaduan THR Keagamaan.

Ketiga, LBH Padang mendukung setiap upaya dan sikap Disnaker, Posko THR Keagamaan Provinsi Sumatera Barat dan/atau pengawas ketenagakerjaan untuk menindak tegas perusahaan yang terlambat atau tidak membayarkan THR sama sekali, tidak membayarkan THR yang besarannya tidak sesuai dengan ketentuan, atau bentuk-bentuk pelanggaran lainnya yang dilakukan pengusaha.

Keempat, Kepada setiap pekerja/buruh dan semua pihak agar untuk bersama-sama memonitoring dan turut mendesak pemerintah atau dinas terkait untuk menegakan sanksi terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak membayarkan THR Keagamaan kepada pekerja/buruh dan/atau melanggar ketentuan perundang-undangan. Hal mana, sanksi terhadap perusahaan yang tidak membayarkan THR kepada pekerja/buruh hingga pengenalan sanksi administratif sebagaimana yang diatur dalam undang – undang.

Kelima, kepada pengusaha agar membayarkan THR keagamaan kepada pekerja/buruh sebagaimana yang digariskan peraturan perundang-undangan.

Tak hanya itu kata Diki yang pentingnya dipahami adalah, THR Keagamaan mesti diberikan dalam bentuk uang dengan ketentuan menggunakan mata uang rupiah Negara Republik Indonesia. Hal itu digariskan dalam Pasal 6 Permennaker Nomor 6 Tahun 2016. Adapun pekerja/buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu dan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) terhitung sejak 30 (tiga puluh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan, berhak menerima THR Keagamaan.

(rel)

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password