Dilibatkan Sebagai Tim Penilai Kinerja PTSP, HIPMI Padang Apresiasi Pemko

Covesia.com – Ketua BPC Himpunan Pengusaha Muda (HIPMI) Kota Padang, Mohammad Roxas mengapresiasi pemerintah yang telah melibatkan HIPMI sebagai tim penilai kinerja Pelayaan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) pemerintah daerah.

Roxas berharap, penilaian PTSP dan PBB ini nantinya dapat memperbaiki iklim pelaksanaan
berusaha di daerah dan kualitas pelayanan publik di PTSP.


“Kolaborasi ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK) terkait
bagaimana investor asing dapat bekerja sama dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM). Hal ini tentu menjadi energi baru bagi peningkatan pengusaha yang ada di daerah
maupun nasional. Jangan sampai pengusaha asing mempunyai kekuatan ekonomi yang hebat di Indonesia karena memiliki seluruh fasilitas dari hulu sampai hilir,” ujar Roxas saat sosialisasi

PTSP dan PBB sekaligus buka bersama DPMPTSP Kota Padang dan anggota BPC Hipmi Padang di Hotel Grand Zuri, kemarin.

Dengan adanya penilaian ini, Roxas juga berharap pengusaha nasional dan pengusaha daerah
nantinya bisa lebih bersinergi bersama-sama untuk menuju ekonomi Indonesia yang lebih baik
lagi, khususnya pasca Covid ini. Di tempat yang sama, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayaan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang, Corri Saidan menambahkan, penilaian
ini merupakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/ atau Pengenaan Sanksi kepada Kementerian Negara/ Lembaga dan
Pemerintah Daerah.

Dalam hal ini, HIPMI dilibatkan sebagai tim penilai kinerja K/L dan daerah dalam memberikan pelayanan investasi.

“Jika ada pemerintah daerah yang tidak memberikan pelayanan investasi dengan baik, maka sanksi yang diberikan sampai dengan penundaan Dana Alokasi Umum daerah. Investasi merupakan salah satu instrumen dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, dimana konsumsi menjadi komponen terbesar dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu sekitar 60
persen, sedangkan investasi sebesar 30 persen,” kata Corri.

Menurut Corri, proses penilaian akan dimulai pertengahan April-Juni 2021.

Kemudian, Agustus 2021, Kepala BKPM akan memberikan hasil penilaian kepada Menteri Keuangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam pemberian insentif/sanksi kepada pemerintah pusat dan daerah pada tahun mendatang.

Penilaian kinerja memiliki tiga kategori yaitu sangat baik (nilai 80-100), baik (nilai 60-79) dan kurang baik (nilai di bawah 59).

Jika Pemda dan K/L mendapatkan nilai ‘Sangat Baik’ maka dapat diusulkan untuk diberi
penghargaan berupa piagam/trofi, publikasi media massa dan insentif anggaran bagi K/L atau Dana Insentif Daerah (DID) bagi Pemda. Nilai ‘Kurang Baik’ untuk Pemda akan diberikan
sanksi administratif penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH).

Jika Pemda dan K/L berada di kategori ‘Baik’ maka tidak akan mendapatkan penghargaan ataupun sanksi.

Usai sosialisasi, DPMPTSP juga menggandeng BPC Hipmi Padang melaksanakan Bimtek
Kegiatan Pengendalian Penanaman Modal.

“Dalam rangka percepatan investasi, pemerintah harus membangun satu strategi bahwa kita harus menjemput bola serta strategi percepatan untuk memberikan perizinan berusaha. Lapangan pekerjaan merupakan salah satu faktor penentu dalam mendorong sektor konsumsi dan bermuara pada investasi,” ulas Roxas saat menjadi narasumber dalam bimtek tersebut.

(ril)

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password