Ombudsman Perwakilan Sumbar Turunkan Tim Pengawas Operasi Yustisi Prokes saat Libur Lebaran

Ilustrasi Kantor Ombudsman Perwakilan Sumbar (Foto: dok.covesia)

Covesia.com – Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat akan menurunkan Tim Pengawas Operasi Yustisi Pelanggar Protokol Kesehatan Perda Sumbar no 6 tahun 2020 pada saat libur lebaran nanti. Hal tersebut disampaikan Kepala Ombudsman Sumbar Yefri Heriani.

Meningkatnya kasus Covid-19 di Provinsi Sumbar membuat aparat penegak hukum harus menindak masyarakat yang tidak menggunakan masker.

“Ombudsman akan memantau pelaksanaannya yang dimungkinkan berpotensi terjadi maladministrasi di lapangan,” ujar Yefri Heriani, dalam keterangan tertulisnya yang diterima, Selasa (11/5/2021).

Saat lebaran ini, bukan lagi pada tahapan sosialisasi namun sudah pada tahapan penegakan hukum terhadap peraturan daerah di Sumatera Barat.

“Ancaman pidana bagi pelanggar protokol kesehatan yang tidak menggunakan masker berupa penjara paling lama 2 (dua) hari atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Namun, apabila pelanggar tersebut telah mendapatkan sanksi administratif lebih dari 1 kali,” katanya.

Pemberian teguran tertulis, dan denda administratif seperti kerja sosial kepada pelanggar, dan penyetoran denda ke Kas Umum Daerah butuh pengawasan para pihak agar tidak terjadi maladministrasi yang merupakan pintu masuk tindakan korupsi.

Khususnya, dengan keberadaan aplikasi Sipelada (Sistem Informasi Data Pelanggaran Perda) Provinsi Sumatera Barat, Ombudsman menghimbau agar pembaharuan data hendaknya dilakukan secara rutin kepada masyarakat melalui media sosial atau sarana lainnya.

“Sayangnya, partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda/ pelaporan pelanggaran perda yang dilakukan oleh perorangan, pelaku usaha dan penyelenggara kegiatan belum berjalan secara optimal,” imbuhnya.

Yefri mengatakan kerawanan adanya potensi maladministrasi seperti penyimpangan prosedur, permintaan imbalan, perbuatan tidak patut dan sebagainya oleh petugas sangat mungkin terjadi di lapangan.

Sementara itu, Kepala Keasistenan Pencegahan, Ombudsman Yunesa Rahman, menambahkan bahwa prokes di tempat wisata juga harus menjadi perhatian khusus dan serius oleh pemerintah.

Seperti memastikan pembatasan pengunjung 50%, melakukan pembersihan dan disinfeksi, menyediakan fasilitas tempat cuci tangan, melakukan pengecekan suhu, wajib masker, pembatasan jarak fisik paling kurang 1 (satu) meter, dan mencegah kerumunan orang.

Bahkan menurut surat edaran Gubernur, penutupan objek wisata harus dilakukan untuk daerah-daerah dengan zona merah dan oranye.

(rel/ila)

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password