- Advertisement -
HomeArchipellagoSoal Dugaan Penyimpangan Ganti Rugi Jalan Tol, Kajati: Sudah 60 Saksi Diperiksa

Soal Dugaan Penyimpangan Ganti Rugi Jalan Tol, Kajati: Sudah 60 Saksi Diperiksa

Covesia.com – Terkait penyelidikan dugaan penyimpangan ganti rugi tol di Taman Kehati, Parit Malintang, Kabupaten Padang Pariaman terus berlanjut.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Barat (Sumbar) Anwarudin Sulistyono, dalam keterangan persnya, Kamis (22/7/2021)

Hingga per hari ini kata Kajati, sudah ada sekitar 60 orang yang diperiksa sebagai saksi terkait hal ini.

Anwarudin menambahkan, pemeriksaan masih berjalan dan tidak tertutup kemungkinan untuk penambahan saksi yang diperiksa.

“Yang namanya penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan untuk membuat terang suatu dugaan perbuatan pidana dan untuk menemukan tersangkanya,” ungkap Kajati.

Saat ditanya apakah pihaknya juga telah memeriksa mantan Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni, Anwarudin tidak menampik hal itu.

“Saya tegaskan yang diperiksa bukan siapanya, tapi yang kita duga banyak memberi keterangan. Kebetulan itu mantan bupati, kita bukan itunya,” kata dia.

Ia menyebutkan, pihaknya juga dalam tahap mengumpulkan alat bukti lain, beberapa dokumen sudah sita, bahkan melakukan penggeledahan. “Tapi kita memang ingin cepat menyelesaikan kasus ini,” sebutnya.

Sebelumnya Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat (Kejati Sumbar) sedang menyidik dugaan penyimpangan pembayaran ganti rugi lahan proyek tol Padang-Sicincin, Kabupatan Padang Pariaman, Provinsi Sumbar, dengan nilai mencapai Rp30 miliar.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Anwarudin Sulistiyono, menyatakan, pembayaran ganti rugi itu tidak dilakukan sebagaimana mestinya, mengingat objek ganti rugi merupakan aset Pemkab Padang Pariaman.

“Objeknya di Taman Kehati (Parit Malintang), Padang Pariaman. Jadi ada dugaan, bahwa Taman Kehati adalah aset Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Tetapi, yang menerima ganti rugi, bukan Pemkab Padang Pariaman, melainkan orang-perorangan,” ungkap Anwarudin dalam keterangan pers di Kantor Kejati Sumbar, Padang, ditulis Selasa (29/6/2021).

Didampingi Wakajati Sumbar Yusron, Asipidsus Suyanto, Asisten Intelijen, dan lainnya, Anwarudin mengatakan, uang yang digunakan sebagai pembayaran ganti rugi lahan pembangunan jalan tol adalah uang negara.

Dia mengatakan, sebelum pihaknya menyidik, langkah penyelidikan terhadap dugaan ini telah dilaksanakan oleh Kejari Padang Pariaman melalui operasi intelijen.

Dia menyebutkan, proses penyidikan di Kejati telah dilakukan per tanggal 22 Juni 2021. “Sprindik (Surat Perintah Penyidikan) sudah saya teken tanggal 22 Juni yang lalu,” katanya.

Lebih lanjut kata dia, Kejati Sumbar hanya menyidik dugaan kasus di objek kawasan Taman Kehati saja. Sementara, untuk luas lahan yang menjadi objek dugaan kasus masih belum diketahui pasti.

“Kalau jumlah lahannya persis, ya ini di dalam penyidikan ini akan diketahui secara jelas. Tetapi sudah ada bukti-bukti awal pihak lain yang menerima pembayaran itu,” ujarnya.

Dia menambahkan, Kejati Sumbar sedang tidak menyelidiki ataupun penyidik soal proyek pembangunan jalan tol secara umum. Dia menegaskan, hanya menyidik pada dugaan penyimpangan pembayaran ganti rugi lahan di objek Taman Kehati saja.

“Saya pastikan, proses pembangunan jalan tol tetap berjalan. Tetapi kalau penyimpangan seperti ini dibiarkan, tentunya merugikan keuangan negara,” imbuhnya.

Dia menyebutkan, posisi Kejati Sumbar dalam proyek pembangunan jalan tol adalah melakukan pendampingan. Menurutnya, dalam proses pendampingan, progres pembebasan lahan di proyek jalan tol relatif lebih baik.

“Per Januari 2021, itu baru 17 persen untuk ruas Padang-Sicincin. Per Juni 2021 (progres pembebasan lahan) sudah mencapai 45 persen lebih,” kata dia.

(don)

- Advertisement -


- Advertisement -
Pilihan Editor
- Advertisement -
Berita Terkait