Ada 19 Ketidakpatutan Ditemukan BPK di DPRD Babel

Covesia.com – BPK RI Perwakilan Babel menemukan ketidakpatuhan dan ketidakpatutan terhadap peraturan perundang-undangan pada Pemprov Kepulauan Babel, terkait penggunaan APBD Bangka Belitung (Babel) 2013.

Mengutip tamonline, dilansir covesia.com, Selasa (2/12/2014), berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Babel terhadap laporan keuangan Pemprov Babel 2013, ditemukan 19 pokok ketidakpatutan tersebut.

Salah satunya adalah Bimtek anggota DPRD Babel di Hotel Jy Jakarta tanggal 26-30 Agustus 2013 dengan tema “Tugas dan Fungsi Badan Anggaran DPRD dan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013 tentang Pengujian UU Pemilu”.

Bimtek tersebut menurut pihak Sekretariat DPRD Babel atas undangan P3M STMT TS, dengan biaya kontribusi Rp4,5 juta per peserta yang diikuti 37 orang dengan total Rp 166.500.000. Namun, setelah BPK RI melakukan konfirmasi ke Ketua STMT TS tanggal 24 Maret 2014, diketahui pihak STMT TS tidak pernah menyelenggarakan bimtek tersebut.

Tetapi berdasarkan laporan kegiatan dan foto-foto benar kegiatan tersebut dilaksanakan di Hotel Jy Jakarta. Pihak Sekretariat DPRD Babel mengakui penyelenggara, pangajar dan narasumber bukan dari STMT TS.

Kondisi itu berdasarkan LHP BPK RI Perwakilan Babel tidak sesuai Permendagri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Dari kondisi tersebut BPK RI Perwakilan Babel menilai PPTK dan PPK lalai sehingga mengakibatkan pemborosan keuangan daerah Rp 166.500.000.

Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya mengungkapkan persoalan tersebut ada pada stafnya. “Saya akan memanggil staf yang mengurus kegiatan bimtek, kedepan akan lebih cermat dan teliti dalam hal ini. Anggota dewan hanya mengikuti saja, kita pun tidak melepaskan begitu saja jika hal-hal seperti ini terjadi,” ungkap Didit, Selasa (2/12/2014). (cal)

0 Comments

Leave a Comment

7 − 1 =

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password