Proyek Alkes Mentawai, Rugikan Negara Sebesar 773 Juta Rupiah

Covesia.com – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat menyatakan, pengadaan alat kesehatan (ALKES) di Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai telah merugikan keuangan negara sebesar 773 juta rupiah.

Hal tersebut dikatakan, Afdal Sati saksi ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Tuapejat pada persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Kota Padang, Sumatera Barat, Rabu (3/11/2014). Ia dihadirkan untuk 5 orang terdakwa diantaranya, Kepala Dinas Kesehatan Mentawai Warta Siritoitet, Gideon Sinambela (PPK), Germinus (PPTK), Firdaus Ams (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) Dinas Kesehatan Mentawai, dan Rizal Efendi (dari pihak rekanan).

“Dari hasil audit yang kita lakukan atas permintaan pihak pinyidik Polda Sumbar pada tahun 2012 itu, kita menyimpulkan bahwa telah terjadinya kerugian negara yang ditimbulkan oleh proyek pengadaan Alkes di Kabupaten Mentawai, pada proyek bernilai 2,1 miliar tersebut,” tuturnya dihadapan majelis hakim yang diketuai oleh Jamaludin.

Seperti diketahui, pengadaan alat kesehatan Mentawai yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Mentawai pada 2012 dengan pagu dana senilai Rp2,1 miliar tersebut berjalan tidak sesuai dengan semestinya. Pada saat itu diketahui bahwa Kadis Kesehatan Mentawai telah menandatangani surat perintah membayar (SPM) kepada kontraktor dengan nilai pekerjaannya sudah selesai 100 persen, padahal hasilnya baru 64 persen.

Atas perbuatannya tersebut kelimanya didakwa JPU telah melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 KUHP. (adi/cal)

0 Comments

Leave a Comment

19 + 18 =

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password