Agar Ada Kepastian Hukum, Pustara Minta Penafsiran MK Terkait UU BPJS

Agar Ada Kepastian Hukum Pustara Minta Penafsiran MK Terkait UU BPJS Gedung Mahkamah Konstitusi (antara)

Covesia.com - Pusat Studi Nusantara (Pustara) akan meminta penafsiran Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang Undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS).

Menurut Direktur Riset dan Advokasi Pustara, Fathul Muin, permintaan penafsiran ke MK ini sangat perlu agar ada kepastian hukum BPJS.


"Terdapat dua pasal dalam UU BPJS yang akan kami mintakan penafsiran MK. Kedua pasal tersebut adalah Pasal 11 Huruf h dan Pasal 17 Ayat (2) Huruf c," ujar Fathul di Jakarta, Minggu (14/12/2014).


Dalam penjelasan UU BPJS, Pasal 11 Huruf h menyatakan kerja sama dengan pihak lain terkait pemungutan dan pengumpulan iuran dari peserta dan pemberi kerja serta penerimaan bantuan iuran dilakukan dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.

Pasal lain yakni, Pasal 17 ayat (2) huruf c dinyatakan bahwa yang dimaksud dalam "pelayanan publik tertentu" antara lain proses izin usaha, izin mendirikan bangunan, bukti kepemilikan atas tanah dan bangunan.

"Pada penjelasan Pasal 11 huruf h, yang dimaksud pemberi iuran itu kan pemerintah/pemerintah daerah. Apa bentuk kerja samanya dengan BUMN/BUMD? Kalau dengan pemerintah tidak perlu kerja sama karena sudah menjadi kewajiban pemerintah.

Sementara, Penjelasan Pasal 17 Ayat (2) huruf c tidak sesuai dengan hakekat arti pelayanan kesehatan," ujar pengajar Hukum Tata Negara Universitas Tirtayasa ini.


Atas dasar itulah, Pustara perlu meminta penafsiran MK agar ada kepastian hukum.

"Dalam waktu dekat, kami akan meminta penafsiran MK agar ada kepastian hukum sanksi administrasi bagi pemberi kerja yang tidak membayarkan iyuran BPJS," ujarnya. (gus/lif)

Berita Terkait

Baca Juga