Ahok: Jakarta Siapkan Dana 100 Miliar Antisipasi Banjir

Ahok Jakarta Siapkan Dana 100 Miliar Antisipasi Banjir Kapala BNPB Syamsul Maarif dan Menteri PU Basuki Hadi Muljono, memimpin rapat antisipasi banjir Jakarta di Kementrian Pekerjaan Umum, Senin (15/12/2014). (Foto: bnpb.go.id)

Covesia.com - Gubernur DKI Jakata Basuki Tjahja Purnama (Ahok) menyebutkan, DKI Jakarta menyediakan dana tak terduga sebanyak 100 miliar untuk antisipasi bencana, termasuk banjir.

"Kita punya dana 100 milyar untuk biaya tak terduga," ucapnya ketika menghadiri rapat antispasi banjir Jakarta di Kementrian Pekerjaan Umum Jakarta, Senin pagi (15/12/2014).

Kedepannya kata Ahok, bantuan berbentuk kartu debit seperti atm. "Tidak lagi perlu berbentuk beras, indomie dan sebagainya. Akan kami siapkan di 2016," tambahnya.

Rapat sendiri dipimpin langsung Kepala BNPB Syamsul Maarif, yang datang dari Banjarnegara, melalui Stasiun Gambir pagi ini, pukul 07.30 WIB.

Dalam kesempatan ini, Kepala BNPB juga mengingatkan, Bencana tidak boleh menghalangi pelayanan publik.

"Tidak boleh terhalang kepentingan politik," ucap Syamsul Maarif. "Masalah MCK juga menjadi perhatian untuk pengungsi," tambahnya.

Mengutip situs resmi BNPB, dilansir covesia.com, Senin (15/12/2014), dalam rapat ini setiap kepala daerah memaparkan kendala dan kesiapannya menghadapi banjir yang diprediksi akan masuk musim hujan diawal tahun 2015. Rapat ini juga membahas koordinasi pintu air, situ, sungai yang mengalir dan menghubungkan antar kota yang menyebabkan banjir.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama meminta BNPB membuat SOP pertanggungjawaban untuk anggaran darurat.

Dalam hal ini, Sekretaris Utama BNPB menjawab pertanyaan akuntabilitas dalam keadaan darurat.

"Pertanggungjawaban mengenai dana darurat sudah di atur dalam Perka Kepala BNPB No.6A," ucap Dody Ruswandi.

Menteri PU Basuki Hadi Muljono, juga menyampaikan agar kepala daerah saling koordinasi dan jangan ada duplikasi. "Jika ada kendala, PU akan membantu mengatasinya," tegasnya.

Rapat dihadiri Menteri PU, Gubernur DKI Jakarta, Walikota Jakarta, serta kepala daerah penyangga Jakarta seperti Tangerang, Bekasi, Bogor dan kementerian lembaga terkait lainnya. (cal)

Berita Terkait

Baca Juga