‘Padang Landmark’ Dalam Dilema Protes Part I

Covesia.com – Pembangunan mall dan hotel bertaraf Internasional pada lahan seluas 1,6 hektar di kawasan Khatib Sulaiman, Ulak karang Padang Utara, Kota Padang yang kemudian diberi nama “Padang Landmark” saat ini kembali menimbulkan konflik. Gesekan serta protes keras dari berbagai kalangan ormas Islam yang ada di Sumbar pun muncul.

Pembangunan tersebut dianggap sarat dengan nuansa yang tidak sesuai dengan norma tatanan budaya Minangkabau, serta ditakutkan bakal ada misi terselubung yang dapat mengancam akidah masyarakat Sumbar.

Penolakan keras ini bukan tidak mendasar, hadirnya Padang Landmark yang digaungi oleh PT SPL milik dari PT Metropolitan Group dengan Chairman, Ismail Ning yang tak lain putera dari pengusaha asal Sumatera Barat, almarhum Hasyim Ning. Komisaris PT. SPL adalah Dasrul Lamsudin (mantan Kapolda Sumbar)”, dianggap hanya berupa wujud “tukar baju” dari proyek sebelumnya (Super Blok Siloam -red) yang gagal digarap oleh Lippo Group milik James T. Riady.

Mengapa ditolak ?, karena pada 2001 silam James T. Riady pernah menyatakan akan mengkristenisasikan desa-desa miskin di Indonesia dan ini mendapat protes keras dari Muhammadiyah pusat.

Berangkat dari itulah, maka segala bentuk Investasi dari Lippo Group sudah barang tentu mendapat protes keras dari sebagian besar masyarakat Sumbar yang hingga saat ini masih menjunjung tinggi nilai adat, budaya serta norma Agama.

Disamping itu, proyek ini dianggap bertentangan atau menyalahi Perda No 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Di mana dalam perda tersebut tercantum bahwa kawasan Khatib Sulaiman dan Jl Sudirman, hanya dikembangkan untuk perkantoran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar. Bukan malah untuk kawasan bisnis seperti mall, hotel dan rumah sakit.

Beberapa waktu lalu Project Director PT. SPL , Andi Eka Firman Hermawan dalam jumpa persnya mengaku bahwa pembangunan Padang Landmark ini sudah mendapat sambutan baik dari kepala daerah dan unsur Muspida.

Bahkan, pihaknya sudah mendapatkan desakan untuk segera membangun mall dan hotel dengan total nilai investasi Rp500 miliar yang terdiri atas 6 lantai. Empat lantai untuk mall dengan nilai sebesar Rp300 miliar dan 2 lantai bagian atas buat hotel dengan 250 kamar senilai sekitar Rp200 miliar. Selain itu juga bioskop sekelas Cinema 21 atau Cinemax untuk menjawab kebutuhan hiburan dari kalangan masyarakat. Karena diyakini dengan keberadaan bangunan supermega itu mampu menunjang sektor pariwisata yang pada ujungnya dapat meningkatkan taraf perekonomian masyarakat.

Unik, agar tidak mendapat respon keras dari masyarakat, PT. SPL pun menjanjikan tepat di lokasi pembangunan itu bakal dibuat sarana ibadah (mushalla) dengan fasilitas yang nyaman serta ekslusif. Bahkan, dibagian ballroom dari gedung itu juga dimanfaatkan untuk pelaksanaan shalat Jumat dan kegiatan pengajian majelis taklim serta salah satu dari ruangannya nanti akan dijadikan kantor sekretariat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padang.

“Semua itu terintegrasi dibawah pengelolaan yayasan istri almarhum Hasyim Ning, yaitu ibu dari chairman PT SPL, Bapak Ismail Ning,” sebut Eka.

Agar mendapatkan simpati lebih dari masyarakat Sumbar, Andi Eka Firman Hermawan kembali meyakinkan bahwa dengan adanya bangunan supermega ini tak serta merta mematikan produk industri lokal atau produk dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Malah justru akan mengakomodir produk UMKM dengan adanya pojok khusus untuk UMKM, baik itu kerajinan maupun kuliner khas Padang. (bersambung: Padang Landmark Dalam Dilema Protes Part II)

(aan/zik)

0 Comments

Leave a Comment

2 + 1 =

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password