‘Padang Landmark’ Dalam Dilema Protes Part II

Covesia.com – Banyaknya janji yang diberikan PT Surya Persada Lestari yang diketahui juga memiliki sebagain saham PT Lippo Karawaci, tak serta merta membuat protes keras itu redam. Malah membuat suasana semakin panas. (baca: ‘Padang Landmark’ Dalam Dilema…)

Beragam organisasi, termasuk Ormas Islam tak tinggal diam. Semua menuntut pembangunan ‘Padang Landmark’ dibatalkan. Darah Jihad pun berkobar, bak api yang disematkan dalam sekam.

Terbukti, pada Jumat (9/1) lalu, puluhan kelompok Ormas Islam Sumatera Barat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Minangkabau (FMM) mendatangi DPRD Kota Padang. Mereka menyampaikan aspirasi tentang penolakan pembangunan Padang Landmark.

Berbeda dengan penolakan RS. Siloam sebelumnya. Kali ini, ormas Islam yang bergabung, menyatukan kekuatan itu sama sekali tidak mengaitkan rencana pembangunan dengan persoalan Sara, pengurasakan akidah maupun misi kristenisasi yang selama ini digadang-gadangkan.

Mereka malah menyampaikan penolakan karena “murni” dinilai mematikan usaha para pedagang kecil yang berada di beberapa titik kawasan pembangunan tersebut. Mereka menganggap telah menyalahi peraturan yang ada. Diantaranya, (1) melanggar aturan Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, (2) melanggar UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, (3) Melanggar Pepres RI No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisonal, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modren, (4) Melanggar Permendag No. 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisonal, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modren.

Forum Masyarakat Minangkabau juga beranggapan pembangunan ini tak sesuai dengan Visi-Misi Mahyeldi Ansahrullah-Emzalmi yang dituangkan dalam 10 Program unggulan ketika gencar berkampanye, ‘mencuri hati’ warga Kota Padang saat Pikada lalu. Lagi-lagi disini Walikota dari partai PKS itu dianggap berkhianat dan tak berpihak kepada masyarakat.

Bahkan, Mahyeldi di Buly habis-habisan dalam akun Facebook Umat Islam Sumatera Barat Bersatu Tolak Investasi Bermuatan Misi Pemutadan yang saat ini sudah beranggotakan 72.547 orang. Dengan memberikan izin atas pembangunan itu, Walikota Padang yang akrab dipanggil Buya itu dianggap telah menggadaikan akidah.

DPRD Padang yang didatangi puluhan Ormas itu, memberikan jawaban atas tuntutan yang dilontarkan. DPRD Padang dalam hal ini akan mempelajari terlebih dahulu apa yang telah dikemukakan FMM, setelah itu baru melakukan pemangilan serta pembahasan persoalan soal pembangunan Padang Landmark yang saat ini pengerjaannya telah dimulai.

(Bersambung:Padang Landmark Dalam Dilema Protes Part III)

(aan/zik)

0 Comments

Leave a Comment

nineteen − sixteen =

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password