Belum Ada Kapolri Definitif, Pemberantasan Korupsi di Daerah Bisa Terganggu

Belum Ada Kapolri Definitif Pemberantasan Korupsi di Daerah Bisa Terganggu Wakil Ketua Komite III DPD RI, Fahira Idris. (sumber foto: possore.com)

Covesia.com - Penangguhan pelantikan Komisaris Jenderal (Komjen) Budi Gunawan sebagai Kapolri karena menyandang status tersangka diyakini bakal menyisakan sejumlah persoalan di tubuh Polri.

Walau saat ini sudah ada pelaksana tugas (Plt) Kapolri, namun kinerja Polri dipastikan tidak akan maksimal.

Wakil Ketua Komite III DPD RI, Fahira Idris, dalam press rilis yang diterima covesia mengatakan, prestasi Polri dalam memberantas korupsi di daerah patut diapresiasi.

Pada tahun 2013, Polri berhasil merampungkan 1.343 kasus korupsi di seluruh Indonesia dan menyelamatkan sekitar Rp. 911 miliar uang negara.

"Kejahatan korupsi di daerah, di mana KPK belum bisa menjangkaunya, menjadikan Polri sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi di daerah. Ini bisa terganggu jika institusi Polri masih dipimpin seorang Plt yang tidak bisa memutuskan kebijakan strategis," ujar Fahira.

Polri menurut Fahira, bisa jadi garda terdepan pemberantasan korupsi di daerah yang begitu masif. Syaratnya, institusi ini harus dipimpin oleh orang yang bersih, tidak punya cela baik dari sisi hukum maupun moral.

Bagaimana anggota Polri di daerah mau berantas korupsi kalau Kapolrinya sendiri bermasalah dengan hukum. Pemberantasan korupsi perlu cara yang tidak biasa dan ini hanya bisa berjalan baik jika institusi Polri sudah punya pimpinan definitif.

(aan/lif)

Berita Terkait

Baca Juga