Fraksi Gerindra: Interpelasi Bukan Head To Head DPRD dan Gubernur Sumbar

Covesia.com – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumbar, Hidayat mengatakan interpelasi terhadap gubernur Irwan Prayitno sesegera mungkin dilaksanakan.

“Instruksi dari ketua DPW Gerindra Sumbar Andre Rosiade kepada fraksi gerindra sudah sampai pada Dewan Pimpinan Daerah (DPD). Sudah ada surat resmi kepada fraksi agar menggunakan hak interpelasi terkait kebijakan gubernur yang dinilai strategis dan berpengaruh luas buat masyarakat termasuk berpengaruh pada percepatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Hidayat sesaat setelah melakukan rapat Paripurna di DPRD Sumbar, Selasa (31/12/2019).

Ia mengatakan bahwa fraksi sebagai perpanjangan tangan partai menterjemahkan instruksi DPD partai dalam bentuk prosedur administratif dan prosedur pemenuhan syarat-syarat untuk terpenuhinya hak interpelasi tersebut.

“Syarat administratif harus terpenuhi, seperti adanya berapa fraksi yang akan mengajukan mekanismenya kepada pimpinan termasuk fraksi harus menyiapkan alasan, argumentasi hukum dan argumentasi yuridis, sosiologis termasuk juga politik terkait alasan hak interpelasi diusulkan,” terangnya.

Nah hari ini fraksi akan melakukan tindakan dan upaya untuk memenuhi persyaratan administratif menjadi interpelasi sebab di PP 12 2018 tentang tata tertib dikatakan setelah usulan ini disetujui oleh anggota DPRD nantinya  ketika itu ditetapkan hak interpelasi DPRD.

Lebih lanjut DPRD akan menyurati gubernur untuk segera digelar paripurna, meminta keterangan dari gubernur terkait kebijakan. “Itu yang sedang dilakukan,” kata dia.

Fraksi gerindra berharap akan terpenuhi syarat-syarat tersebut. Fraksi gerindra masih melakukan koordinasi dan komunikasi lintas fraksi terhadap maksud, tujuan yang diusulkan dan digagas dari frakasi Gerindra.

“Kami berharap ini menjadi interpelasi DPRD bisa dipahami oleh kawan-kawan fraksi,” ujarnya.

Selain itu, Hidayat mengatakan adanya interpelasi ini  meningkatkan internal DPRD menjadi bahan evaluasi bagi DPRD untuk menguatkan fungsi pengawasannya.

Politisi gerindra ini mengatakan bahwa dokumen interpelasi evaluasi perjalanan dinas luar negeri dalam proses penyusunan. Ke depannya program kegiatan anggaran DPRD akan lebih konsen apa tujuan dari rencana kunjungan ke luar negeri 

Bagi kepala daerah sebagai evaluasi bahan untuk menentukan kebijakan kunjungan ke luar negeri mengagas menjajaki termasuk ke luar negeri.

Ia menegaskan bahwa fraksi Gerindra tidak ada niatan sedikitpun menciderai gubernur atau mempermalukan gubernur di forum resmi.

“Tidak terbetik sedikitpun niat fraksi gerindra untuk seperti itu, tapi ini untuk meng-clear-kan ke masyarakat bahwasanya apakah kunjungan ke luar negeri itu efektif atau tidak terhadap proses kemajuan dan kesejahteraan masyarakat,” terangnya.

Ia juga mengatakan selain kunjungan ke luar negeri akan ada interpelasi mengenai BUMD.  “Ada semacam pemikiran awal dari hasil pansus BUMD 2015 tentang likuidasi ATS dan Dinamika kita ingin tahu secara detail kondisi seperti apa sekarang. Jangan-jangan asetnya dulu ada 10 udah berapa gitu atau penurunan aset yang berpotensi merugikan daerah dan BUMD yang berdiri dan beroperasi tapi belum memberi keuntungan kepada kas daerah,” jelasnya.

“Selain itu juga ada sumbang curah pendapat fraksi yang akan kita akomodir untuk menjadi bahan memperkuat itu intinya. Ini bukan head to head antara DPRD dan gubernur Sumbar semuanya dalam rangka menjalankannya tugas dan perang masing-masing dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang lebih baik ke depan,” ungkapnya.

Ia mengatakan akan sesegera mungkin melaksanakan interpelasi ini karena memang tidak sederhana menyakinkan fraksi lain fraksi butuh penyamaan persepsi dahulu.

(ila/don)

0 Comments

Leave a Comment

18 − six =

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password