- Advertisement -
HomeArchipellagoPemda Agam Keluhkan Kekurangan Penyuluh Pertanian dan Pupuk Bersubsidi

Pemda Agam Keluhkan Kekurangan Penyuluh Pertanian dan Pupuk Bersubsidi

- Advertisement -

Covesia.com – Komite II Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI berkunjung ke Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Kamis (5/3/2020). Bupati Agam, Indra Catri didampingi Kepala Dinas Pertanian (Distan) Agam Arif Restu dan pejabat Pemda Agam lainnya menuturkan saat ini kabupaten Agam kekurangan tenaga penyuluh. Hal itu sangat berdampak kepada perkembangan pertanian didaerah setempat.

“Sebesar apapun program yang  akan dijalankan akan sia-sia tanpa ada tenaga penyuluh yang akan memberikan keterampilan kepada masyarakat,” ujarnya.

Dikatakannya kabupaten Agam sudah kekurangan tenaga penyuluh pertanian sejak 15 tahun terakhir hal itu di sebabkan banyaknya yang sudah pensiun tanpa ada pengangkatan petugas sebagai pengganti.

“Dari kebutuhan penyuluh dari 188 wilayah kerja di Agam, kita masih kekurangan tenaga lebih kurang 60 orang lagi sementara itu THL yang sudah mengabdi tidak bisa diangkat menjadi PNS. Padahal sebelumnya pemerintah pusat menjanjikan bakal diangkat menjadi PPPK, tetapi sampai saat ini belum ada kepastian,” katanya.

Tidak hanya penyuluh pihaknya juga mengeluhkan kurangnya kuota pupuk bersubsidi untuk kabupaten Agam, Alokasi pupuk bersubsidi di Kabupaten Agam pada tahun 2020 berkurang 10 persen dibandingkan tahun 2019. Dimana, pada tahun 2020, alokasi hanya 14.604 ton, sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 16.165 ton.

“Kuota pupuk bersubsidi Agam tahun ini jauh berkurang, dari tahun sebelumnya itu bisa mencukup hanya sekitar 65 persen dari kebutuhan. Kita berharap Komite yang juga membidangi masalah pertanian itu bisa memperjuangkan pertambahan kuota pupuk untuk kabupaten Agam,” harapnya.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komite II DPD RI, Emma Yohanna akan berupaya memperjuangkan apa yang menjadi kendala di kabupaten Agam. “Kita sudah menerima keluhan dari masyarakat Agam, permasalahan ini akan kita sampaikan ke pemerintah pusat untuk sebagai acuan kebijakan selanjutnya,” tutup Emma Yohana.

(jhn)

- Advertisement -
- Advertisement -
Pilihan Editor
- Advertisement -
Related News
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

19 − 18 =