- Advertisement -
HomeArchipellagoPembangunan Jalan Nagari di Taratak Pessel Terbangkalai Diduga Akibat Penyelewengan Dana Desa...

Pembangunan Jalan Nagari di Taratak Pessel Terbangkalai Diduga Akibat Penyelewengan Dana Desa

- Advertisement -

Covesia.com – Diduga dana anggaran pembangunan jalan desa di Nagari Taratak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat (Sumbar) diselewengkan oleh oknum Wali Nagari, sehingga saat ini jalan tersebut terbangkalai.

Menurut informasi yang dihimpun Covesia.com, terbangkalainya jalan Pinang Balirik di nagari setempat, disebabkan  dari total anggaran yang disusun dalam Rencana Anggaran Belaja (RAB) belum seluruhnya direalisasikan.

Dari total anggaran yang ada di RAB Pemerintah Nagari Taratak, tidak terealisasikan seluruhnya dari total anggaran yang ditetapkan,  sejumlah Rp465 juta.

Namun, realisasi anggaran untuk pembangunan jalan itu hanya Rp287 juta dari anggaran sebesar Rp465 juta.

“Jadi yang terealisasi hanya Rp287 juta dari volume bangunan 200 meter, sementara Rp181 juta lagi belum terealisasi,” ungkap Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) pada wartawan Senin (9/3/2020).

Ia menjelaskan, program jalan tersebut merupakan penganggaran 2019 lalu. Untuk pengerjaannya masih banyak yang belum direalisasikan, diantaranya, timbunan sirtu senilai Rp105 juta, pasangan batu kali jembatan Rp32 juta, plester untuk jembatan Rp1,2 juta dan pengerasan untuk rabat beton senilai Rp42 juta.

“Untuk pembangunan fisik di Nagari Taratak dinilai belum selesai dan kami sudah melakukan langkah dan upaya teguran. Tetapi, tidak begitu dihiraukan,” ujarnya.

Ia menambahkan, sebagai PDTI nagari setempat ia berharap, pemerntah setempat bisa lebih intens melakukan pengawasan pembangunan menggunakan alokasi dana desa (ADD). 

Hal itu juga bertujuan untuk, alokasi dana desa yang sudah dikucurkan pemerintah pusat. Berdampak positif untuk masyarakat dan tidak diselewengkan.

“Kami berharap kepada pemerintah daerah dan camat segera memproses lebih lanjut, karena ini sudah dianggap merugikan masyarakat dan negara,” katanya.

Lanjutnya, sebagai PTDI pihaknya sudah melakukan pendampingan sesuai dengan apa yang di Undang-Undang. 

Terlebih, adanya penyelewengan dan tidak tepat sasaranya kinerja wali adalah tugas wewenang dari pemerintah dan penegak hukum yang menindaknya.

“Peringatan dan teguran kami tidak digubris, mau bagaimana lagi, kewenangan kami selaku pendamping batasannya hanya sampai disitu,” ungkapnya. 

Sementara, Wali Nagari setempat ketika berupaya dihubungi Covesia.com melalui telepon seluler. Tetapi telepon seluler Wali Nagari tersebut, tidak bisa dihubungi.

(idy/rdk)

- Advertisement -
- Advertisement -
Pilihan Editor
- Advertisement -
Related News
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 + 6 =