Ini Tanggapan DPRD Padang Soal Masyarakat Terdampak Covid-19 yang Tak Dapat BLT

Covesia.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang menerima aduan dari masyarakat yang mengaku belum mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pemerintah Kota (Pemko) Padang.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran masyarakat,” ujar Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani kepada wartawan usai melakukan audiensi dengan masyarakat, Senin (15/6/2020) siang.

Hal tersebut menanggapi kedatangan belasan masyarakat RT 3 RW 24 Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat ke Kantor DPRD Kota Padang.

“Dari keterangan masyarakat tersebut, mereka termasuk ke dalam data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), tapi tidak menerima bantuan,” jelasnya. 

Kata Syafrial, pihaknya akan berupaya mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat tersebut

DPRD Kota Padang, tutur dia, telah merencanakan untuk rapat dengan organisasi pemerintah daerah (OPD) terkait untuk mempertanyakan persoalan dalam pembagian BLT.

“Insyaallah, besok jam sepuluh, kami akan mengundang tim gugus yang dalam hal ini Walikota Padang beserta OPD terkait tentang penggunaan dana Covid-19 ini, termasuk Dinas Sosial (Kota Padang),” terangnya saat audiensi.

Lanjut Syafrial, pihaknya telah menerima informasi dari Dinas Sosial Kota Padang bahwa BLT tahap kedua tidak bisa dilaksanakan karena tidak adanya dana. 

Padahal, di Peraturan Walikota Padang (Perwako) Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 5 Ayat 1 dijelaskan bantuan diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp600 ribu per kepala keluarga setiap bulan. 

Kemudian, di Ayat 2, disebutkan bahwa bantuan yang dimaksud pada Ayat 1 diberikan mulai April 2020 sampai berakhir masa tanggap darurat dan sesuai kemampuan keuangan daerah. Masa tanggap darurat itu sendiri berakhir 12 Juni 2020 kemarin.

“Berarti ada 2,5 bulan dari Perwako ini dibuat oleh saudara Walikota Padang,” imbuhnya.

Kata Syafrial, pihaknya juga akan membahas permasalahan yang dialami oleh masyarakat Koto Tangah pada saat rapat.

Sebelumnya diberitakan belasan masyarakat RT 3 RW 24 Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang mendatangi Kantor DPRD Kota Padang.

Informasi yang dihimpun, mereka datang ke DPRD Kota Padang sekitar 09.00 WIB. Kedatangan mereka diterima oleh Ketua DPRD Kota Padang. Mereka melakukan audiensi sekitar 10.00 WIB.

Kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi kepada anggota DPRD Kota Padang. Mereka mengadu karena tidak sekali pun mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pemerintah Kota (Pemko) Padang.

M Rasyid (47) selaku koordinator masyarakat tersebut mengatakan pendataan telah dilakukan oleh pihak RT hingga pihak kecamatan setempat. Namun, amat disayangkan, nama mereka tidak terdaftar sebagai penerima bantuan. 

“Pihak RT, kelurahan, hingga kecamatan telah melakukan pendataan. Ketua RT sangat luar biasa telah meminta Kartu KK (Kepala Keluarga) kami. Tapi, kami tidak terdaftar sebagai penerima BLT Kota Padang,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Pemko Padang telah memberikan BLT tahap pertama sebesar Rp600 ribu mulai April lalu. Hingga kini belum ada kepastian kapan tahap selanjutnya akan dilakukan. 

Kata Rasyid, masyarakat yang mendatangi Kantor DPRD Kota Padang hari ini bukanlah masyarakat yang menerima BLT tahap pertama tersebut. Mereka, kata dia, tidak pernah menerima BLT sekali pun. 

Padahal, mereka adalah masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. “Kami yang datang hari ini juga tidak pernah menerima bantuan lainnya dari pemerintah. Padahal, kami berprofesi sebagai nelayan, buruh, dan ibu rumah tangga,” akunya.

(fkh)

0 Comments

Leave a Comment

one × three =

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password