Penomoran KPS Belum Rampung

Jayapura – Implementasi Kartu Papua Sehat (KPS) masih terkendala penomoran yang belum dirampungkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua, sehingga belum bisa digunakan sebagaimana mestinya.

“Masih tunggu penomoran per daerah sehingga Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan rumah sakit belum membagikannya ke Puskesmas dan masyarakat yang kurang mampu,” kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua drg Aloysius Giyai, di Jayapura, Kamis (13/11/2014).

Aloysius mengaku telah menugaskan pelaksana Unit Percepatan Pembangunan Papua Kesehatan Papua (UP2KP) untuk mendata presentase orang asli Papua yang tercakup dalam program KPS itu.

“Setelah itu barulah kita beri penomoran, kemudian sampaikan ke kabupaten/kota hingga dibagikan kepada masyarakat yang menjadi sasaran program peningkatan kualitas kesehatan rakyat Papua itu,” ujarnya.

Dia berjanji, dalam waktu dekat ini proses penomoran dirampungkan kemudian diantar ke masing-masing kabupaten/kota yang sudah mendapat KPS.

Dengan demikian, sementara ini KPS yang dibiayai oleh dana otonomi khusus itu masih belum bisa dibagikan ke masing-masing Puskesmas, atau masih berada di Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten serta rumah sakit.

“Memang pembagiannya harus ke Puskesmas dan masyarakat karena masih tunggu penomoran,” ujarnya.

Sebelumnya, Jelly Vanny Seran selaku Kepala Puskesmas Kotaraja, Distrik Abepura, mengklaim meskipun KPS telah sampai di Dinas Kesehatan Kota Jayapura, namun belum juga sampai di belasan puskesmas) di kota tersebut.

“Sampai sekarang kami belum terima KPS, kami juga belum tahu mekanisme penggunaannya, sampai sejauh ini belum ada sosialisasi, tetapi pelayanan kesehatan kepada orang Papua kami gratiskan,” ujar Jelly Vanny.

Menurut Jelly, pihaknya juga belum mengetahui proses pengklaiman pasien yang menggunakan kartu sehat tersebut. Selain itu, petunjuk teknis tentang penggunaan KPS juga belum diterima.

Bahkan, sampai sejauh ini belum ada sosialisasi terkait mekanisme pelaksanaan KPS di Puskesmas.

“Kami sering dengar program KPS dari berbagai media, tetapi kejelasan detail terkait penggunaan kartu itu sampai sekarang belum ada,” katanya.

Hal serupa juga disampaikan Kepala Puskesmas Abepantai Fanny Korwa, yang mengaku belum ada sosialisasi ataupun pemberian juknis terkait KPS.

Fany menilai, keterlambatan sosialisasi serta pembagian kartu itu ke Puskemas secara tidak langsung akan menghambat pemberlakuannya. (ant/gyi)

0 Comments

Leave a Comment

twenty + 18 =

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password