Ada Wacana Rakyat Miskin Tak Akan Dapat JKN Jika Ketahuan Merokok

Ada Wacana Rakyat Miskin Tak Akan Dapat JKN Jika Ketahuan Merokok Ilustrasi

Covesia.com - Kenaikan cukai dan harga eceran rokok per 1 Januari 2020 diharapkan mampu menekan konsumsi dan belanja rokok di kalangan anak dan rakyat miskin. Pasalnya tingkat perokok anak dan golongan menengah ke bawah cenderung naik.

Mayoritas dari mereka seperti acuh bahwa kebiasaan merokok bisa berdampak pada kualitas kesehatan mereka dan kedepannya, biaya pengobatan. Menurut dr Yurdhina Meilissa, Planning and Policy Specialist dari CISDI (Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives), beberapa waktu lalu Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia melakukan riset dengan mengkaji angka perokok di keluarga miskin naik lebih tinggi.

"Orang miskin merokok pakai uang apa? Jadi waktu itu penelitian menyimpulkan bahwa uang bansos (bantuan sosial) kita dipakai untuk rokok. Nah kemudian muncul usulan yang sama bagaimana kalau kita memasukkan rokok dalam eligibilitas penerima bansos," tuturnya saat dijumpai detikcom di Gedung Kementerian Kesehatan RI, Selasa (17/9/2019).

Meski ada wacana tidak memasukkan perokok dalam penerima bantuan, kesimpulan dari hasil diskusi tersebut menyatakan bukan perkara mudah membuktikan seseorang perokok atau bukan.

"Paling gampang memang ada pengawasan tapi sulit sekali. Diskusi waktu itu juga yang mungkin membuat keputusan kenaikan cukai cukup tinggi, sampai 23 persen," paparnya.

Ditemui pada saat yang sama, Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI, Anung Sugihantono berucap memang ada wacana untuk mendaftarhitamkan penerima PBI (Penerima Bantuan Iuran) bagi masyarakat miskin yang perokok. Sebab iuran kepesertaan BPJS Kesehatan mereka dibayarkan sepenuhnya oleh pemerintah.

"Yang menyangkut PBI dan perokok saya pikir di Gorontalo sudah mengatakan bahwa Bupatinya akan mengeluarkan peserta jaminan kesehatan yang dibiayai oleh APBD dari para perokok," tuturnya.

"Ini kita dorong. Kami di kementerian sosial selalu ngomong. tapi regulasi di tingkat nasional ini kan, seperti soal yang cukai tadi, hebohnya nggak karu-karuan," sambungnya.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan rokok menempati prioritas belanja kedua setelah beras yang memberikan sumbangan cukup besar pada kemiskinan baik di perkotaan maupun pedesaan.

(lif/dtc)

Berita Terkait

Baca Juga