Revisi UU Dinilai Melemahkan Fungsi KPK

Covesia.com – Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Sumbar berunjuk rasa di halaman kantor DPRD Sumatra Barat di Padang, Kamis (18/2). Mereka menolak revisi Undang-undang KPK yang dianggap dapat melemahkan fungsi KPK dalam upaya pemberantasan korupsi.

Menurut demonstran, terdapat 10 point pelemahan terhadap lembaga anti rasua itu, yang tertera dalam draft Revisi UU KPK yang akan dibahas DPR-RI.

Poin yang cukup krusial dan dianggap dapat melemahkan fungsi KPK di antaranya, pembentukan Dewan Pengawas KPK yang dibentuk oleh presiden. Selanjutnya Mekanisme penyadapan harus seizin Dewan Pengawas tersebut. Selain itu, penyadapan pun hanya dapat dilakukan pada proses penyidikan.

Sedangkan untuk penyidik, KPK tidak diizinkan untuk mengangkat penyidik secara mandiri. Hanya Penyidik KPK dari Kepolisian dan Jaksa sajalah yang dapat melakukan penyidikan.

Dari kejanggalan itulah, massa demonstrans mendesak agar DPR RI menbatalkan rencana pembahasan Revisi UU KPK. Massa juga mendesak presiden untuk menolak pembahasan revisi UU KPK tersebut, karena tidak sesuai dengan agenda Nawa Cita, khususnya dalam prioritas memperkuat fungsi KPK.

Pembahasan Revisi UU KPK yang rencana dilakukan hari ini, akhirnya ditunda hingga pekan depan, mengingat banyak pimpinan dewan yang masih melanksanakan tugas kedewanan di daerah.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password