Proyek E-KTP Dilanjutkan Desember 2014

Semarang – Proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) ditunda sementara untuk kepentingan evaluasi dan akan dilanjutkan kembali pada 1 Desember 2014.

“Pada satu bulan (November) ini kami setop dulu untuk evaluasi mengenai perangkat lunak, perangkat keras, blangkonya apakah sudah sampai apa belum, masalah chipnya bagaimana, masalah pemahaman masyarakat di bawah bagaimana karena sudah kami berikan ke daerah,” kata Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo di Semarang, Selasa (11/11/2014).

Hal tersebut disampaikan Tjahjo sebelum memberikan paparan pada kegiatan sosialisasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6, Undang-Undang Nomor 22, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta pengelolaan keuangan daerah di Gedung Gradhika Bakti Praja, kompleks kantor Gubernur Jawa Tengah.

Ia mengibaratkan proyek e-KTP seperti buah jeruk yang digerogoti oleh banyak ulat dan saat ini “ulat-ulat” itu sedang dibersihkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kami persilakan KPK (melakukan pembersihan praktik penyimpangan anggaran di proyek e-KTP, red) dan kami akan bantu secara penuh,” ujar mantan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan itu.

Tjahjo mengungkapkan bahwa yang menjadi permasalahan terkait proyek e-KTP saat ini antara lain, belum adanya 4,8 juta blangko pembuatan e-KTP kesiapan dan belum adanya pemahamanan yang sama di tiap daerah.

“Oleh karena itu, kami persilakan KPK mendalami kalau ada indikasi ‘mark up’ dan korupsi (pada proyek e-KTP, red). Jangan sampai warga negara terhambat tidak punya karena KTP itu penting bagi warga untuk mengurus berbagai hal,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri mempersilakan KPK menangani kasus dugaan korupsi pada proyek e-KTP sampai tuntas. Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo telah berkonsultasi mengenai proyek e-KTP ke Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Senin (10/11).

KPK saat ini sedang menyidik perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara elektronik (e-KTP) tahun anggaran 2011-2012 dengan tersangka Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen proyek tersebut Sugiharto.

Dalam kasus ini, Sugiharto disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) subsider pasal 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 pasal 64 ayat (1) KUHP. Ancaman pelaku yang terbukti melanggar pasal tersebut adalah pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar. (ant/bim)

0 Comments

Leave a Comment

15 + one =

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password