Terkait Kasus Rahmat Yasin, KPK Periksa Pejabat Kemenhut

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki kasus dugaan suap rekomendasi tukar menukar kawasan hutan di Kabupaten Bogor. Dalam kasus ini KPK menetapkan Bupati Bogor non aktif Rahmat Yasin dan Presiden Direktur (Presdir) PT Sentul City Kwee Cahyadi Keumala. Sejumlah saksipun diperiksa untuk melengkapi kasus dugaan suap tersebut.

Salah satunya, Direktur Jenderal (Dirjen) Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan Bambang Soepijanto yang diperiksa sebagai saksi atas tersangka Presdir PT Sentul City Kwee Cahyadi Keumala. “Kalau rekomendasi dari Bupati sudah diterima Menteri Kehutanan. Belum ada approval apa pun,” ujar Bambang di usai diperiksa KPK, Selasa (11/11/2014).

Bambang menjelaskan, ada beberapa syarat yang belum dipenuhi Bupati Bogor Rachmat Yasin dalam surat rekomendasi tersebut sehingga belum disetujui. Persyaratan itu antara lain mengenai lokasi pengganti lahan yang akan dialih fungsikan, lokasi yang dimohonkan dan rekomendasi dari Gubernur Jawa Barat. Apabila persyaratan itu terpenuhi barulah diserahkan kepada Kementerian Kehutanan untuk dimintakan persetujuan.

“Semua syarat itu belum ada. Kalau sudah terpenuhi, Menteri Kehutanan tidak langsung memberikan izin. Semua persyaratan dan rekomendasi itu akan diteliti oleh tim terpadu. Karena itu ‘kan menyangkut tata ruang dan harus jelas kawasan hutan itu untuk apa,” terang Bambang.

Sebelumnya, KPK juga pernah memeriksa Ketua MPR RI Zulkifli Hasan saat masih menjabat sebagai Menteri Kehutanan. Saat itu, Zulkifli mengakui pihaknya pernah menerima permohonan pengajuan alih fungsi kawasan hutan di Bogor. Namun, menurut dia, Kementerian Kehutanan belum menerbitkan izin untuk mengalihkan fungsi hutan seluas 2.754 hektar yang disidik KPK tersebut.

Penetapan Cahyadi sebagai tersangka merupakan pengembangan kasus alih fungsi hutan di Kabupaten Bogor yang menjerat Bupati Bogor Rachmat Yasin, yang menjadi salah satu tersangka kasus tersebut. Cahyadi diduga menyuap Yasin agar rekomendasi tukar menukar kawasan hutan yang diajukan PT BJA segera diterbitkan. (hat/lif)

0 Comments

Leave a Comment

1 × five =

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password