IPW: Kapolri dan Jaksa Agung Baru Harus Agresif Buru Pengemplang Pajak

Jakarta – Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) memiliki tantangan terbesar untuk merealisasikan harapan rakyat Indonesia terutama dibidang penegakan hukum. Untuk itu, setelah menetapkan Jaksa Agung, Presiden Jokowi harus segera menetapkan pengganti Kapolri.

IPW berharap Jokowi-JK memilih figur profesional untuk posisi Jaksa Agung dan Kapolri. Khusus untuk Jaksa Agung sebaiknya bukan dari kalangan partai maupun internal kejaksaan.

Sehingga Jaksa Agung dan Kapolri bisa agresif memburu para pengemplang pajak, mafia pajak, mafia proyek, mafia migas, mafia hukum, dan mafia lainnya serta para koruptor yang selama ini menggerogoti kekayaan negara.

“Kejaksaan dan Polri harus diarahkan pemerintahan Jokowi-JK bisa mengimbangi dan melengkapi kinerja KPK selama ini. Sehingga ke depan para koruptor dan penjarah kekayaan negara bisa diberantas. Apa artinya Revolusi Mental jika para mafia dan koruptor masih mengkoptasi negeri ini,” tegas Neta.

Sinergi kinerja Jaksa Agung dan Kapolri baru, tambah Neta, merupakan tolok ukur dalam keberhasilan pembangunan dibidang hukum pemerintahan. Untuk itu Jokowi-JK harus benar-benar menjadikan Polri dan Kejaksaan Agung sebagai lokomotif gerakan Revolusi Mental.

“Bagaimanapun Revolusi Mental tidak akan berhasil tanpa penegakan supremasi hukum” katanya. Oleh karena itu, Jokowi-JK dituntut untuk bisa merealisasikan gerakan Revolusi Mental melalui penataan dan perubahan di jajaran pimpinan Polri dan Kejaksaan Agung.

“Agar janji di masa kampanye Jokowi-JK tidak hanya menjadi retorika,” tandasnya. (hat/lif)

0 Comments

Leave a Comment

fourteen + 4 =

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password