DPRD Ragukan Keberlanjutan PT Balairung, Pansus Berikan 4 Alternatif Saat Paripurna

Covesia.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumbar, Supardi mengatakan bahwa PT Balairung Citrajaya Sumbar tidak sehat lagi dan diragukan keberlanjutan usahanya. 

“PT Balairung Citrajaya Sumbar merupakan BUMD milik Pemprov Sumbar mendapatkan penyertaan modal Rp130 miliar. Tetapi tidak memberikan deviden kepada Pemerintah daerah selama 4 tahun terakhir. Perusahaan terus merugi total kerugian Rp34 miliar lebih,” ungkap Supardi saat rapat paripurna penetapan rekomendasi LHP BPK atas PT Balairung dan penanganan Covid-19, ditulis pada Sabtu (27/2/2021). 

Sementara itu, Ketua Pansus PT Balairung, HM Nurnas mengatakan, pihaknya merekomendasikan manajemen PT Balairung Citrajaya Sumbar dan Pemerintah Daerah selaku pemegang saham pengendali wajib menindaklanjuti semua rekomendasi termuat LHP BPK kepatuhan pelaksanaan kegiatan perusahaan tahun buku 2018-2020. 

“Permasalahan PT Balairung Citra Jaya Sumbar baik kelemahan manajemen dan termasuk permasalahan disebabkan kesalahan masa lalu harus diputus dan diselasaikan Pemda, agar tidak berlarut- larur,” ujar Nurnas.

Baca juga: DPRD Sumbar Desak Gubernur Tindaklanjuti Rekomendasi Penyelewengan Dana Covid-19 dan Balairung 

Manajemen hotel belum memaksimalkan potensi hotel Balairung, ruang kantor tidak sesuai dengan harga sewa kantor di Jakarta sebagai pembanding harga sewa.  

Belum tertib administrasi pemakaian aset dan pengelolaan aset PT Balairung, maka berpotensi berkurang nilai aset, imbuhnya.

“Pansus perlu melakukan rapat kerja dengan pemerintah daerah, karena pemda memiliki pemegang saham PT Balairung, maka ditemukan pembinaan dan pengawasan pemda tidak optimal,” ujar Nurnas 

Kemudian, PT Balairung dinilai sulit bersaing dengan hotel medium di sekitar PT Balairung. 

“Permasalahan tidak hanya disebabkan saat ini, tetapi permasalahan berawal perencanaan, karena tidak sesuai dengan perencaanaan gedung, Bakeuda tidak optimal, komisaris dan pimpinan PT Balairung melakukan pengawasannya, hal ini dibuktikan dari LHP BPK dibuktikan laporan BPK.

Liquidasi perusahaan sangat perlu dilakukan. Pansus merekomendasikan 4 alternatif kelanjutan operasional PT Balairung Citrajaya Sumbar. Ke depan tetap dilakukan operasional menajemen PT Balairung Citrajaya Sumbar saat ini ataupun mengganti manajemen.

“Menyerahkan pengelolaan kepada pihak ketiga, dikelola sendiri Pemda, menjualnya kemudian hasil penjualan dikembalikan ke kas daerah, atau digunakan kembali untuk membentuk usaha lainnya,” ujarnya. 

Sebelum alternatif ditetapkan, kata Nurnas, terlebih dahulu pansus meminta BPK melakukan pemeriksaan lanjutan. Guna menemukan aspek- apek tertentu dan atau temuan disatuan kerja tertentu. 

“Hasil pemeriksaan lanjutan menjadi dasar bagi Pemda dan DPRD merumuskan kebijakan PT Balairung Citra Jaya Sumbar selanjutnya,” imbuh Nurnas. 

Tak hanya itu, DPRD meminta BPK Perwakilan Sumbar meminta audit internal khusus kepada PT Balairung. 

(ila/rdk)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password