MK Batalkan Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan penjelasan Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

“Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya,” kata Ketua Majelis Hakim, Hamdan Zoelva saat membacakan amar putusan pengujian UU Arbitrase di Jakarta, Selasa (11/11/2014).

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan, Penjelasan Pasal 70 UU 30/1999 telah mengakibatkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

“Dengan adanya penjelasan pasal tersebut menjadi multi tafsir sebagaimana didalilkan para Pemohon, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil,” kata Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi saat membacakan pertimbangan hukumnya.

Menurut Mahkamah, pasal tersebut sudah cukup jelas (expressis verbis), sehingga tidak perlu ditafsirkan lagi. “Yang justru menimbulkan multi tafsir adalah penjelasan pasal tersebut,” kata Fadlil.

Mahkamah mengungkapkan ada dua multitafsir dalam penjelasan tersebut, pertama bahwa penjelasan tersebut dapat ditafsirkan apakah alasan pengajuan permohonan harus dibuktikan oleh pengadilan terlebih dahulu sebagai syarat pengajuan permohonan pembatalan, atau kedua bahwa alasan pembatalan tersebut dibuktikan dalam sidang pengadilan mengenai permohonan pembatalan.

Dengan perkataan lain, lanjutnya, apakah sebelum mengajukan permohonan pembatalan, pemohon harus mengajukan salah satu alasan tersebut ke pengadilan untuk memperoleh putusan dan dengan alasan yang telah diputuskan pengadilan tersebut menjadikan syarat untuk pengajuan pembatalan.

“Atau, syarat alasan yang masih menjadi dugaan pemohon tersebut harus dibuktikannya dalam proses pembuktian permohonan di pengadilan tempat diajukannya permohonan pembatalan,” kata Fadlil.

Dengan adanya dua tafsir terhadap penjelasan tersebut jelas berimplikasi terjadinya ketidakpastian hukum, sehingga menimbulkan ketidakadilan. Selain itu, kata Fadlil, manakala tafsir yang pertama yang dipergunakan, berarti pemohon dalam mengajukan permohonan pembatalan tersebut akan berhadapan dengan dua proses pengadilan.

Implikasinya, kata Fadlil, akan memakan waktu yang tidak sesuai dengan prinsip arbitrase yang cepat sebagaimana dimaksud, antara lain, dalam Pasal 71 UU 30/1999 yang menyatakan, “Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri”.

“Apabila harus menempuh dua proses pengadilan, maka tidak mungkin jangka waktu 30 hari tersebut dapat dipenuhi,” kata Fadlil.

Pemohon pengujian UU Arbitrase ini adalah Darma Ambiar dan Sujana Sulaeman karena merasa mengalami kerugian Konstitusional adanya ketidakpastian hukum dalam proses hukum terkait dengan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang telah diajukan oleh para Pemohon ke Pengadilan Negeri Bandung. (ant/bim)

0 Comments

Leave a Comment

two × five =

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password