Wacana Daerah Istimewa Minangkabau, Begini Tutur Para Tokoh Mentawai

Ilustrasi - masyarakat adat Suku Mentawai. Sumber: sukumentawai.org

Covesia.com – Sejumlah tokoh Kabupaten Kepulauan Mentawai angkat bicara perihal wacana perubahan Sumatera Barat menjadi Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau. Diketahui naskah akademiknya bahkan sudah sampai ke DPR.

Salah satu tokoh dari Mentawai yang merupakan pengacara, Rinto Wardana Samaloisa, berpendapat bahwa wacana itu adalah langkah kemunduran bagi Sumatera Barat.

“Kita tahu bahwa Sumbar tidak homogen tapi heterogen. Ada Mentawai yang berbeda dari 18 Kabupaten kota lainnya. Dalam penelitian Cornelis van Vollenhoven tentang hukum adat sudah tegas memisahkan adat Minangkabau dengan Mentawai ke dalam 19 kabupaten kota,” ungkapnya kepada Covesia.com, Rabu (17/3/2021).

Dikatakan Rinto, DIM bisa saja terjadi jika Mentawai keluar dari Sumbar. Itu sebuah keputusan yang “ngaco.” Menurutnya, tokoh politik harus arif dan bijaksana.

“Tidak ada gunanya penggantian nama tersebut. Hanya menghabiskan energi dan membuang-buang biaya. Kita bangun saja Sumbar dengan kearifan lokal yang ada,” tambahnya.

Tak hanya itu, Rinto juga menilai wacana tersebut hanya memancing tindakan rasial di Sumbar. Jika dilanjutkan, dikhawatirkan terjadi konflik horizontal di Sumbar. Perubahan ini hanya akan mempertajam konflik.

“Tidak ada jaminan Sumbar maju karena menjadi daerah istimewa tersebut. Sumbar maju karena infrastruktur, tidak hanya budaya. Jangan berpikir satu dikedepankan yang lain dikebelakangkan.

Baca: Bupati Pasaman Barat Buka Suara Soal Wacana Provinsi Sumbar menjadi Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau

Hal serupa juga dikemukakan oleh tokoh lainnya yang juga antropolog, Juniator Tulius.

Menurutnya, menjadikan seluruh wilayah Provinsi Sumbar sebagai Daerah Istimewa Minangkabau, jelas tidak bisa.

“Bagi Mentawai, itu pengecilan atau kasarnya peniadaan suku bangsa Mentawai di Sumbar,” ungkapnya.

Menurut Tulius jika dipaksakan maka Mentawai harus dilepas dulu dari Sumbar dan menjadi provinsi sendiri karena kita tidak mau terjajah dalam keistimewaan Minangkabau di Sumbar.

“Saya kurang tahu karena belum lihat naskah akademiknya. Karena itu peranan aktif Pemda Mentawai (eksekutif dan legislatif) mencari tahu perkembangan DIM dan di mana posisi Mentawai dalam hal ini,” jelasnya.

Tulius mengatakan, dasar pembentukan DIM masih wacana. Artinya, belum menjadi keputusan apalagi Undang-Undang yang mengaturnya belum disahkan.

“Kalau meletakkan perspektif Keminangkabauan, tentu rencana itu sebuah hal yang baik,” sebutnya.

Sumbar, kata Tulius, sudah memiliki posisi istimewa di NKRI. Banyak tokoh-tokoh nasional pendiri bangsa ini dari Sumbar khususnya dari suku Minangkabau.

“Kalau para tokoh itu mau mengistimewakan kesukubangsaannya di NKRI sudah mereka lakukan dari dulu. Kenyataannya, tidak demikian karena semangat keberagaman sangat dijunjung tinggi oleh tokoh-tokoh Minangkabau pada waktu itu,” ujarnya.

Saat ini, kata Tulius, politik dapat mengubah cara pandang manusia. Karena tujuan kepentingan politik tertentu hampir apa saja sekarang dapat “digoreng” menjadi propaganda politik dengan mengenyampingkan keanekaragaman suku bangsa di NKRI dan landasan pemikiran pendirian negeri ini.

Kemudian, lanjut dia, wacana pembentukan DIM tentu menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Sumbar itu adalah sistem pemerintahan dalam konteks NKRI.

“Kalau kita mengedepankan DIM, landasan batasan geografisnya bagaimana? Landasan sistem pemerintahannya bagaimana? Cakupan komunitasnya bagaimana? Lantas bagaimana dengan suku-suku bangsa lain yang ada dalam DIM itu,” ujarnya.

Tulius juga berpendapat, bahwa mengubah nomenklatur provinsi bukan sekadar mengubah nama. Akan ada banyak kebijakan berdampak kepada penerapan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Kata dia, banyak sedikitnya akan berdasar pada semangat DIM. Bila itu yang terjadi, pertanyaannya adalah keberadaan suku-suku bangsa lain di Sumbar akan menjadi merasa didominasi?

“Saya kira tidak ada sebuah suku bangsa yang mau didominasi oleh suku bangsa lain. Karena itulah menjadi salah satu faktor yang mengawali perpecahan dan konflik.

“Masih banyak yang dapat dikembangkan di Sumbar yang dapat diangkat menjadi ikon-ikon Keminangkabauannya yang tak harus dipersempit dengan konsep eksklusivitas,” tukasnya.

Sedikit berbeda, Bupati Kepulauan Mentawai, Yudas Sabaggaleg mengatakan wacana perubahan nama Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menjadi Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau, jika memang itu yang terbaik, baginya tak masalah.

Baca: Wacana Perubahan Provinsi Sumbar menjadi Daerah Istimewa Minangkabau, Ini Pendapat Bupati Mentawai

“Kalau itu yang terbaik, dipersilakan,” ungkap Yudas saat dihubungi Covesia.com Rabu.

Bupati Yudas berpendapat, pencetus dan penggagas DIM tentunya sudah berpikir matang-matang akan dampak dan akibat dari keputusan yang diambil. Walaupun pada dasarnya Mentawai berbeda dengan 18 kabupaten/kota yang ada di Sumbar.

Mengenai apakah nantinya masyarakat Mentawai bisa menerima Daerah Istimewa Minangkabau, Yudas tak punya jawaban konkret.

“Kalau masyarakat menerima atau tidak itu soal lain,” pungkasnya.

(ila/rdk)

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password