Tanggapan Mendagri Soal Usul Natuna Jadi Provinsi

Tanggapan Mendagri Soal Usul Natuna Jadi Provinsi Mendagri Tito Karnavian aat mengunjungi Kepulauan Natuna, Rabu (24/11/2021)

Covesia.com - Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menanggapi terkait soal usul Natuna menjadi sebuah provinsi tersendiri. Tito mengungkapkan sudah ada sekitar ratusan orang mengusulkan pemekaran di wilayah terluar Indonesia itu.

Kendati begitu, Tito mengatakan anggaran menjadi implikasi penting untuk pemekaran Kepulauan Natuna jadi Provinsi.

"Bahwa yang mengajukan untuk pemekaran wilayah itu sudah 371 atau 317 saya lupa, kabupaten/kota. Nah kita pemekaran wilayah implikasi yang paling penting itu adalah anggaran," kata Tito di Kantor Kecamatan Pulau Laut, Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (24/11/2021).

Tito menuturkan, semenjak pandemi COVID-19, pendapatan negara tidak sesuai target, baik nasional maupun daerah. Jadi, kata Tito, itu berdampak pada anggaran untuk memekarkan wilayah.

"Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, pendapatan kita juga tidak sesuai dengan target tingkat nasional maupun daerah. Makanya berimplikasi pada kapasitas fiskal untuk melakukan pemekaran," ujarnya

"Oleh karena itu, dibuat moratorium dengan harapan, kita harapkan nanti ekonomi pulih otomatis keuangan meningkat, pendapatan meningkat. Kalau pendapatan meningkat, maka secara bertahap skala dengan skala prioritas moratorium itu bisa dibuka artinya," lanjutnya.

Dalam kunjungan ke Natuna, Tito bersama Menko Polhukam Mahfud Md meninjau dua pulau terluar di sana. Dua pulau itu adalah Pulau Sekatung dan Pulau Laut.

Mahfud mengatakan pemerintah memiliki perhatian penting terhadap keutuhan wilayah kesatuan Indonesia di wilayah perbatasan. Mahfud menyampaikan rasa bangga dan hormat kepada masyarakat yang tinggal dan telah menjaga wilayah perbatasan.

"Pemerintah punya perhatian yang sungguh-sungguh, menjaga keutuhan wilayah Indonesia sehingga kami sangat hormat dan bangga yang menghuni pulau-pulau terluar ini untuk bekerjasama dengan pemerintah menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini," kata Mahfud.

Mahfud selaku Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Tito selaku Kepala BNPP, dalam kunjungannya itu, juga memberikan bantuan berupa kapal puskesmas keliling (pusling) ke Puskesmas Pulau Laut Natuna. Bantuan tersebut berasal dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang merupakan bagian dari anggota BNPP yang diserahkan secara simbolis.

Mahfud dan Tito juga meninjau vaksinasi massal yang sedang berjalan di sana. Setelah itu, mereka menuju Kecamatan Pulau Laut untuk mengecek Gerakan Indonesia Sadar Administrasi (GISA).

Sebagaimana diketahui, pada 2020, Wabup Natuna Ngesti Yuni Suprapti berharap Kabupaten Natuna menjadi provinsi khusus. Dia menyebut status provinsi akan memperluas kewenangan dalam penanganan urusan laut.

Di Natuna, diketahui kerap didapati kapal asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing). Termasuk kasus pelanggaran yang dilakukan kapal coast guard China yang melewati batas zona ekonomi eksklusif (ZEE) saat mengawal kapal ikan asing melakukan illegal fishing.

"Kami mengusulkan juga untuk memperkuat wilayah status Natuna yang kabupaten menjadi provinsi. Karena bagaimana pun wilayah provinsi nantinya akan mempunyai kewenangan yang lebih tinggi dibanding kabupaten," ujar Wabup Natuna, Ngesti. (detik.com)

Berita Terkait

Baca Juga