Ombudsman: Baru Dua Dinas di Pemprov Sumbar yang Penuhi Standar Pelayanan Publik

Ombudsman Baru Dua Dinas di Pemprov Sumbar yang Penuhi Standar Pelayanan Publik Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Barat, Yefri Heriani (tengah)

Covesia.com - Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Barat, Yefri Heriani mengatakan banyak dinas-dinas di Sumbar yang belum memenuhi standar pelayanan publik. "Yang saat ini sudah tampak perubahannya ada di Dukcapil dan DPMPTSP," ungkapnya saat dihubungi Covesia.com, Sabtu (27/11/2021) .

Lebih lanjut Yefri mengatakan, hampir di seluruh dinas yang ada di Sumbar masih harus berusaha keras untuk memenuhi standar pelayanan publik. Karena pelayanan publik ini adalah kewajiban yang harus dilakukan penyelenggara publik. 

"Ada beberapa faktor yang menyebabkan pelayanan publik belum memenuhi standar antaranya, soal 'political will' dan komitmen pimpinan daerah, serta ketersediaan sumber daya manusia dan juga kompetensinya," ujarnya. 

Yefri juga membeberkan untuk kewajiban dan sanksi memenuhi standar pelayanan publik tersebut terdapat pada PP No 96/2012.

Poin satu berbunyi, setiap penyelenggara wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan. Kedua, dalam menyusun standar pelayanan, penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait yang mengacu pada ketentuan teknis. 

Kemudian, untuk sanksinya, kata Yefri, bagi penyelenggara yang melanggar sanksinya pembebasan dari jabatan. Kedua, juga bisa dikenai sanksi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. 

(ila)

Berita Terkait

Baca Juga