Pengusaha Transportasi Minta Mudik Tidak Dilarang, Tapi Diatur

Ilustrasi - Foto: Dok. Antara

Covesia.com – Mulai 6 hingga 17 Mei 2021, masyarakat di Indonesia dilarang melakukan mudik Lebaran tahun ini. Larangan mudik ini juga berimplikasi kepada jasa transportasi yang juga tidak dizinkan beroperasi.

Kebijakan itu ternyata mendapat penolakan dari kalangan pengusaha transportasi. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto mengatakan, pelarangan mudik pada 6 hingga 17 Mei 2021 tersebut belum tentu efektif, sehingga tidak perlu diadakan pelarangan.

Menghindari lonjakan kasus Covid-19, dia menyarankan pemerintah melakukan pengendalian dan pengetatan angkutan umum dan angkutan pribadi dengan tracing atau screening Covid-19.

“Tracing dapat dilakukan, misalnya di terminal Tipe A menggunakan GeNose yang berbiaya lebih murah,” ujar Carmelita dalam konferensi pers yang ditulis pada Jumat (16/4/2021).

Dia melanjutkan, akan lebih baik apabila tracing penumpang tersebut dapat difasilitasi pemerintah, dengan dilakukan secara gratis selama angkutan lebaran.

Belajar dari tahun lalu, sambung Carmelita, banyak pemudik yang tetap kucing-kucingan agar tetap bisa pulang ke kampung.

Meski ada upaya penyekatan dan menghambat pergerakan orang di wilayah-wilayah perbatasan, tapi pemudik justru menggunakan angkutan ilegal berplat hitam.

Diharapkan, petugas di lapangan dapat memastikan, penggunaan angkutan ilegal pada angkutan mudik seperti tahun lalu tidak terjadi lagi.

Belum lagi, katanya, banyak pemudik yang melakukan perjalanan ke kampung halaman sebelum diberlakukannya pelarangan mudik.

Pelarangan mudik akan semakin memberatkan sektor angkutan darat, jika setelah pelarangan mudik dilanjutkan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) karena terjadi lonjakan angka terpapar covid di daerah. Ini akan memperparah penderitaan angkutan jalan.

Untuk itu, sangat diperlukan insentif untuk angkutan jalan. Insentif yang diberikan selama ini masih bersifat umum dan belum ada insentif khusus, misalnya Bantuan Langsung Tunai (BLT) secara merata kepada seluruh awak kendaraan.

“Jadi sebenarnya tidak perlu ada pelarangan mudik pada 2021, tapi pelaksanaan mudiknya harus dilakukan dengan prosedur kesehatan yang ketat,” tegas Carmelita. (Suara)

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password