Positivity Rate COVID-19 Tinggi, Wagub Saran Sekolah Ditutup, Pesantren Ramadan Ditunda

Wagub Sumbar Audy Joinaldy

Covesia.com – Beberapa hari terakhir Positivity Rate Sumbar kian meninggi. Menyikapi hal tersebut Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy mengatakan pihaknya segera mencari solusi yang tepat. Audy juga menyarankan agar sementara sekolah ditutup dan pesantren Ramadan ditunda.

“Situasi saat ini sangat tidak menyenangkan bagi kita. Antara kesehatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi keduanya sangat penting. Bagai makan buah simalakama, tapi kita harus cari solusi yang tepat,” ucapnya di virtual zoom Minggu (18/4/2021) malam.

Audy berpendapat bahwa solusi dari kepala daerah lain belum tentu cocok untuk Sumbar. Bagaimana perekonomian tetap berjalan dan kesehatan masyarakat terjamin. Tak lain masyarakat harus patuh protokol kesehatan.

Namun baginya, masyarakat khususnya di daerah, tidak terlalu memperhatikan protokol kesehatan, masker khususnya.

“Saat ini penyebaran Covid-19 lebih banyak di kampung-kampung dan jorong-jorong. Hal itu karena masyarakat sangat abai dengan protokol kesehatan,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Audy juga mengatakan, saat ini semakin banyak cluster baru seperti di sekolah-sekolah. Bahkan saat Ramadan potensi penyebaran Covid-19 pun semakin tinggi dengan adanya pesantren Ramadan.

“Saran saya untuk sementara sekolah ditutup dulu, pesantren Ramadan ditunda, tingkatkan lagi prokes,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu Wagub Sumbar tersebut juga mengatakan pemerintah terus menguatkan vaksinasi.

“Vaksin harus habis secepatnya, undang komunitas untuk vaksin dan ajak lansia, kalau menunggu lansia mendaftar untuk divaksin akan lama. Seperti yang Pemprov lakukan bersama Semen Padang,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Sumbar Dedy Diantolani mengatakan hingga 16 April 2021 jumlah pelanggar perda AKB sudah mencapai 33.437 pelanggar.

Di awal pemberlakuan Perda yakni Oktober hingga Desember 2020 jumlah pelanggar 18.000 sementara di Januari hingga April 2021 menjadi dua kali lipat jumlahnya.

“Masyarakat sepertinya tidak jera dengan hukuman dari Perda No 6 tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru tersebut,” ujarnya.

(ila/rdk)

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password