- Advertisement -
BerandaArchipellagoDulu Lantang Tolak SKB 3 Menteri, Sekarang Begini Respons Genius Umar Atas...

Dulu Lantang Tolak SKB 3 Menteri, Sekarang Begini Respons Genius Umar Atas Putusan MA

- Advertisement -

Covesia.com – Sempat menjadi polemik beberapa waktu lalu terkait Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yaitu salah satu poin dalam SKB tersebut, melarang Pemda atau sekolah mengkhususkan seragam dan atribut dengan keagamaan tertentu. Bahkan Wali Kota Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar), Genius Umar juga ikut menolak SKB tersebut, karena menurutnya warga di daerahnya bersifat homogen. Namun akhirnya Mahkamah Agung (MA) membatalkan kekuatan hukum terkait SKB itu.

Terkait penolakan SKB 3 Menteri itu, Genius saat ditanya awak media hanya sedikit berkomentar.

“Saya kemaren kan sudah,” kata Genius menjawab dengan santai, katanya ditulis Sabtu (8/5/2021).

Diketahui, dalam amar putusannya, MA mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil nomor perkara 17/P/HUM/2021 yang diajukan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat (Sumbar) sebagai pemohon.

MA menyatakan bahwa SKB 3 Menteri Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, 3 Februari 2021 kemaren bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang lebih tinggi itu antara lain Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Lalu, Pasal 1 angka 1 UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1 dan 2 UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Pasal 1 angka 1 dan angka 2, Pasal 3, dan Pasal 12 ayat (1) huruf a UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Atas putusan ini, MA memerintahkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim; Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian; dan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, untuk mencabut SKB 3 Menteri tersebut.

Sebelumnya Walikota Pariaman, Genius Umar menolak SKB 3 Menteri dan menyatakan tidak akan diberlakukan.

Ia mengatakan SKB 3 Menteri tersebut tidak dapat diterapkan di semua sekolah termasuk beberapa kota dan kabupaten di Sumbar karena tidak semua daerah masyarakatnya bersifat heterogen.

Beda halnya di Padang, lanjutnya yang warganya bersifat heterogen dan merupakan lokasi terjadinya pertentangan aturan penggunaan jilbab bagi siswa sehingga muncul SKB 3 Menteri tersebut.

“Kasus seperti itu tidak pernah ada di Pariaman, jadi biarkanlah berjalan seperti biasanya,” katanya.

Selain itu, kata dia jika aturan tersebut diterapkan maka bagaimana dengan nasib sekolah yang memang memberikan pendidikan karakter sesuai dengan agama peserta didik.

Oleh karena itu, Genius menegaskan dirinya siap mendapatkan sanksi dari pemerintah pusat jika SKB tersebut tidak ditindaklanjuti dalam 30 hari semenjak aturan itu dikeluarkan.

Menurutnya gubernur harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah tingkat II untuk membahas hal tersebut secara bersama-sama terkait patut atau tidaknya aturan itu diterapkan.

“Kalau perlu saya akan surati Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk bisa bertemu langsung dengan beliau guna membahas masalah ini jika apa yang dijembatani gubernur tidak berfungsi,” ujarnya.

Bahkan, lanjutnya bila perlu semua kepala daerah bisa bertemu langsung dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengkomunikasikan masalah tersebut.

(pri/rdk)

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
Pilihan Editor
- Advertisement -
- Advertisement -
Berita Terkait
Lainnya
- Advertisement -