Ketua MPR Kembali Jalani Pemeriksaan di KPK

Jakarta – Ketua Majelis Permusyaratan Rakyat
Zulkifli Hasan kembali menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam
penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dengan tersangka Gubernur
Riau Annas Maamun. “Ini kemarin Bogor, hari ini Riau,
keterangannya nanti setelah ini ya,” kata Zulkifli Hasan saat tiba di
gedung KPK Jakarta, Rabu (12/11/2014) sekitar pukul 09.42 WIB.

Zulkifil
pada Selasa (11/11/2014) juga menjadi saksi dalam kasus dugaan tindak pidana
korupsi tukar-menukar kawasan hutan di kabupaten Bogor dan perintangan
penyidikan dengan tersangka Presiden Direktur PT Sentul City sekaligus
presiden komisaris PT Bukit Jonggol Asri Kwee Cahyadi Kumala.

Pemeriksaan Zulkifli selaku mantan Menteri Kehutanan dalam kasus Riau
ini merupakan pemeriksaannya pertama. Kasus itu terkait pengajuan revisi
alih fungsi hutan Riau tahun 2014 kepada Kementerian Kehutanan. Sebelumnya Annas pernah menyatakan bahwa politisi Partai Amanat
Nasional itu saat menjabat sebagai Menteri Kehutanan pernah memberikan
izin terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Riau. “Ada izin dari menteri. Siapa itu namanya? Zulkifli Hasan,” kata Annas pada 17 Oktober 2014.

Direktur Jenderal Planalogi Kemenhut Bambang Soepijanto yang juga
diperiksa Selasa (11/11) menyatakan bahwa kasus tersebut terkait
perubahan tata ruang di Riau sehinga butuh izin Menhut. “Nah
ini kan menyangkut perubahan tata ruang provinsi lima tahunan, tata
ruang itu ada struktur ruang dan pola ruang, kawasan hutan itu pola
ruang. Kalau ada perubahan substansi hutan itu harus lima tahunan, jika
ada perubahan dalam surat itu untuk lima tahun yang akan datang karena
scheme-nya beda,” kata Bambang pada Selasa (11/11).

Direktur
Perencanaan Kawasan Hutan Direktorat Jendral Pianologi Kehutanan
Kementrian Kehutanan, Masyhud seusai diperiksa pada Kamis (16/10)
menyatakan bahwa Zulkifli saat masih menjabat sebagai Menhut pernah
menerima pengajuan revisi SK 673 terntang Perubahan Kawasan Hutan dari
Gubernur Riau, Annas Maamun yang diajukan pada September 2014. Namun, menurut Mahsyud permohonan itu ditolak oleh Zulkifli karena
berdasarkan hasil telaah Kemenhut permintaan itu tidak memiliki data
pendukung yang kuat. (ant/cal)

0 Comments

Leave a Comment

eleven + 3 =

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password