6 Anggota DPRD Sumbar Melapor ke KPK Terkait Dugaan Korupsi Dana Covid-19

Covesia.com – Terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang untuk penanganan Covid-19 tahun 2020 yang terjadi di Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), enam orang anggota DPRD provinsi tersebut melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (23/5/2021).

Enam orang anggota DPRD Sumbar tersebut yaitu, Hidayat dan Evi Yandri dari Fraksi Gerindra, Nurnas dan Nofrizon dari Fraksi Partai Demokrat, dan Alber Hendra Lukman dan Syamsul Bahri dari Fraksi PDI Perjuangan.

Keenam anggota DPRD Sumbar ini membubuhkan tandatangannya masing-masing di atas materi 10.000 dalam surat laporan ke KPK tersebut.

“Dokumen laporannya sudah diterima empat pegawai KPK di ruangan pelaporan dan pengaduan masyarakat Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat, Kedeputian Informasi dan Data KPK, sekitar pukul 14.00 WIB,” sebut Hidayat Anggota DPRD Sumbar dari Fraksi Gerindra, yang mengantarkan dokumen pengaduaan enam anggota DPRD Sumbar tersebut ke KPK bersama Evi Yandri yang juga Anggota DPRD Sumbar dari Fraksi Gerindra.

Lanjut Hidayat, dokumen laporan itu materinya terkait pengadaan barang untuk penanganan Covid-19 tahun anggaran 2020, yang sebesar Rp7,63 miliar lebih tidak sesuai ketentuan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Sumbar, terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumbar (LKPD tahun 2020). 

Enam anggota DPRD Sumbar yang berasal dari tiga partai tersebut, melaporkan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumbar, dan pihak-pihak terkait dengan pengadaan barang untuk penanganan Covid-19.

Hidayat menjelaskan, dasar laporan yang dilakukannya bersama lima anggota DPRD lainya, karena Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumbar atau Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang Undangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, perwakilan Sumbar nomor 40.C/LHP/XVIII.PDG/05/2021 Tanggal 6 Mei 2021.

“Jadi menurut hemat kami, bahwa permasalahan yang menyebabkan pengadaan barang untuk penanganan Covid-19 tersebut, tidak sesuai dengan ketentuan dan berpotensi merugikan keuangan daerah,” katanya.

Dikatakan Hidayat, dugaan terjadinya mark up atau pemahalan harga yaitu, pengadaan hand sanitizer 100 mili liter (ML) dan 500 ML, sehingga mengakibatkan indikasi kerugian keuangan daerah sebesar Rp4,847 miliar.
Kemudian transaksi pembayaran sebesar Rp49 miliar lebih tidak sesuai ketentuan, karena dilakukan secara tunai sehingga berpotensi terjadinya penyalahgunaan. Bahkan, dari pembayaran tersebut juga terdapat pembayaran kepada pihak atau orang yang tidak dapat diidentifikasi sebagai penyedia barang.

Kemudian, dugaan mark up atau pemahalan pengadaan  Hazmat (APD Premium) sebanyak 21.000 pcs, sesuai kontrak senilai Rp375.000/pcs atau total sebesar Rp7,875 miliar. Lalu, dugaan mark up atau pemahalan dalam pengadaan Masker Bedah sebanyak 4.000 box dan pengadaan Rapit Test senilai Rp275.000/pcs atau total senilai kontrak sebesar Rp2,750 miliar. 

Selanjutnya dugaan mark up atau pemahalan dalam pengadaan surgical gown sebanyak 15.000 pcs seharga Rp125.000/pcs sehingga total nilai kontrak sebesar Rp1,875 miliar.

Berdasarkan hasil temuan BPK tersebut di atas kata Hidayat, maka pengadaan barang untuk penanganan Covid-19 pada BPBD Sumbar tidak sesuai ketentuan sebesar Rp7,631 miliar lebih.

“Ini harapan kami dapat diproses secara hukum oleh Penyidik KPK,” ujarnya.

Hidayat mengatakan, untuk perkara temuan LHP awal sebesar Rp4,9 miliar yang sedang ditangani Polda Sumbar, pihaknya tetap menghormati proses sedang berlangsung.

“Yang kami minta ke KPK adalah pengusutan temuan Rp7,6 miliar lebih ini. Kalau
temuan LHP awal sebesar Rp4,9 miliar yang sedang ditangani Polda Sumbar, kami sangat hormati proses yang sedang berlangsung,” ucapnya.

Hidayat menyampaikan, temuan BPK ini memukul rasa keadilan sosial dan ekonomi masyarakat yang sedang terdampak secara sosial dan ekonomi oleh pandemi Covid-19. 

Sehingga kata Hidayat, bisa berpotensi memicu ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah terkait himbauan untuk taat dan disiplin menerapkan protokol kesehatan Covid-19 (pakai masker, jaga jarak, cuci tangan).

“Bahkan, sering kali saat pertemuan dengan masyarakat, kami mendengar langsung komentar rakyat bahwa Covid-19 ini tidak akan selesai, karena dananya sudah dikorupsi,” sebut Hidayat menyampaikan ungkapan beberapa masyarakat.

Jadi menurutnya, persepsi yang muncul di tengah masyarakat sangat mempengaruhi prilaku untuk menerapkan protokol kesehatan di tengah masyarakat, karena hasil temuan BPK ini berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat kepada pemerintahnya.

“Jangan hanya bisa meminta rakyat untuk patuh, tapi pejabatnya tidak patuh mengelola keuangan daerah sesuai aturan dan ketentuan,” katanya.

(ril/pri)

0 Comments

Leave a Comment

one − 1 =

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password