- Advertisement -
HomeArchipellagoPakar Ekonomi Unand Nilai Wacana Pajak Kebutuhan Pokok Tidak Berdampak Positif

Pakar Ekonomi Unand Nilai Wacana Pajak Kebutuhan Pokok Tidak Berdampak Positif

Covesia.com – Pakar Ekonomi Universitas Andalas, Prof. Syafruddin Karimi, menilai wacana pajak yang akan dikenakan utk kebutuhan pokok tidak berdampak positif, terutama bagi perekonomian Indonesia.

“Wacana ini menimbulkan kesan instabilitas dalam kebijakan fiskal kita. Bank Indonesia telah all out mendukung fiskal stimulus dengan Non-Conventional Monetary Policy yang populer dengan QE atau Quantitative Easing,” ungkap Guru Besar Ilmu Ekonomi Unand kepada Covesia.com, Sabtu (12/6/2021).

Dia melanjutkan, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, dalam kebijakan pelonggaran likuiditas atau quantitative easing (QE) sejak tahun 2020, Bank Indonesia telah melakukan quantitative easing sebesar Rp740,7 triliun atau 4,80% terhadap PDB dan merupakan yang terbesar di antara negara emerging market.

Syafrudin mengatakan, tahun ini, Bank Indonesia melanjutkan penambahan likuiditas dengan melakukan ekspansi moneter sekitar Rp14,16 triliun hingga 4 Februari pada 2021. 

“Kita sangat berharap semua ini akan memberikan pemulihan ekonomi nasional, gerakan pertumbuhan ekonomi positif keluar dari resesi, turunkan pengangguran dan kemiskinan yang meningkat selama pandemi,” jelasnya. 

Namun, katanya, dari semua itu, belum dirasakan dan belum terlihat tanda-tanda bahwa ekonomi Indonesia akan segera bangkit dan pulih. Di tengah itu semua, kini bergulir wacana mau kenakan pajak terhadap kebutuhan pokok. 

” Apa tidak keliru? Stimulus fiskal sudah besar-besaran dengan dukungan kebijakan moneter QE yang juga tak tanggung tanggung, lalu dampaknya apa? Masa konsumen yang memerlukan kebutuhan pokok yang mesti menanggung dengan pajak,” ujarnya. 

Menurutnya, jika konsumsi mau dipajak silakan saja, tapi kini situasi ekonomi kita yang masih jauh dari pulih dan itu keliru dan tidak relevan. Kalau itu tetap dilakukan, katanya, artinya akan membuat kebijakan stimulus fiskal yang sangat besar itu menjadi sia sia. 

Syafrudin menyebut upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi belum berdampak positif terhadap ekonomi rakyat, sementara, kini, kebutuhan pokok rakyatnya yang dipajaki. 

“Saya percaya wacana itu tidak positif terhadap stabilitas ekonomi Indonesia yang makin parah dilanda krisis pandemi,” jelasnya. 

“Mampu saja rakyat kita menghasilkan kebutuhan pokok dan membeli untuk kebutuhan keluarganya, kita mestinya bersyukur. Kalau perlu diberi subsidi karena rakyat masih kesulitan akibat krisis pandemi, ” ujarnya.

Dia menilai, wacana pajak atas sembako itu seakan tidak merasakan kesulitan rakyat yang sedang dalam kesulitan kesehatan dan ekonomi akibat risiko krisis pandemi yang memang belum mampu kita kendalikan.

Bantuan sosial yang besar sejak awal pandemi mestinya telah berdampak positif buat perekonomian Indonesia. Ternyata bantuan sosial yang besar itu tidak sampai ke rakyat, tapi kandas di tangan koruptor, imbuhnya.

“Rakyat kita tidak hanya butuh bantuan sosial, tetapi bantuan ekonomi, agar ekonomi mereka bergerak. Fokus bantuan sosial dan bantuan ekonomi mestilah pada lapisan rakyat 40% paling bawah,” jelasnya. 

Masyarakat adalah penggerak utama ekonomi domestik. Bila kelompok ini bergerak ekonominya, pertumbuhan akan didorong positif, kesempatan kerja akan bertambah, dan kemiskinan akan turun. Kelompok ini mesti menjadi target langsung pemulihanekonomi, sarannya.

Sementara, lanjut dia, kalau kebijakan pajak sembako dan sektor pendidikan tetap diberlakukan, “siap-siap saja dengan resesi yang makin dalam, pengangguran yang makin tinggi, dan kemiskinan yang meningkat. Bersamaan dengan itu akan terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok, sebagai akibat langsung dari pajak yang dikenakan.”

Dia menyarankan, sebaiknya pemerintah membenahi lebih dulu dampak stimulus fiskal yang besar-besaran telah dilakukan. Pastikan semua itu memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, kemiskinan, dan stabilitas harga. 

“Bila semua itu sudah terlihat berdampak, silakan pajak siapa yang telah menikmati. Pajak pendapatannya, bukan konsumsinya,” pungkasnya. 

(ila/rdk)

- Advertisement -


- Advertisement -
Pilihan Editor
- Advertisement -
Berita Terkait