- Advertisement -
HomeArchipellagoOknum Guru di Padang Panjang Cabuli Siswa, MUI Sumbar Minta Hukum Adat...

Oknum Guru di Padang Panjang Cabuli Siswa, MUI Sumbar Minta Hukum Adat Nagari Diaktifkan

Covesia.com – Menyikapi aksi cabul yang dilakukan oknum guru SMP Swasta terhadap murid laki-lakinya yang berusia 14 tahun di Kota Padang Panjang, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar meminta hukum adat nagari untuk kembali diaktifkan.

Ketua MUI Sumbar, Buya Gusrizal Gazahar saat dihubungi Covesia.com, Selasa (15/6/2021) mengatakan, sebelumnya hal itu sudah dirintis oleh MUI dan Dinas Kebudayaan untuk membuat peraturan nagari anti kemaksiatan sesuai “adat mangato dan mamakai”.

“Jadi syariat Islam sudah menjadi panduan di dalam bersikap di Ranah Minang. Menjadi ‘syarak mangato adat mamakai’ yang diterapkan dari bawah sehingga diantisipasi secara preventif. Jika preventif sudah dilakukan, baru kemudian hukum berjalan memberikan efek jera,” katanya.

Dia melanjutkan, tetapi kalau tidak ada langkah-langkah untuk memperbaiki dan mengantisipasi, maka hukum yang diberikan tidak akan menimbulkan efek jera yang maksimal.

Lebih lanjut, Buya Gusrizal Gazahar menerangkan jika dikaji dalam pandangan syariat Islam, perbuatan yang dilakukan oknum guru itu merupakan pebuatan yang sangat keji dan terkutuk. Di sisi Allah dan hukuman bagi pelaku itu dalam Islam adalah hukuman mati.

Dia menjelaskan, menurutnya permasalahan dan kasus-kasus seperti ini bukan yang pertama kali terjadi di Sumbar.

“Suatu yang berbahaya dan masih berbeda dalam menyikapi pada sebagian komponen masyarakat, apakah dengan alasan HAM, yang dianggap seolah orang-orang yang berprilaku seksual berbeda. Nah, sekarang terjadi, saya meminta agar kita semua samakan sikap karena ini perbuatan keji dan tidak bisa dilestarikan jangan dianggap suatu warna-warni, maka jika seperti itu juga mereka merasa mendapat tempat berlindung,” terangnya.

Ia menegaskan, harus ada sikap dan tindakan selain aspek hukum yang hanya memberikan efek jera kepada pelakunya dengan diaktifkan kembali hukum adat dari tingkat nagari sehingga bisa dilakukan pencegahan.

“MUI meminta masyarakat, pemimpin, dan ulamanya, untuk tanggulangi dari bawah dari parangkat nagari. Buat aturan yang bisa mencegah itu semua. Harus ada peraturan ke bawah ke tingkat nagari sehingga perbuatan keji ini bisa membangun kesadaran masyarakat,” imbuhnya.

Dia menambahkan, bangkitnya kembali hukum nagari anti kemaksiatan yang dulu pernah ditawarkan MUI melalui Dinas Kebudayaan di beberapa nagari percontohan dan diharapkan ini dilanjutkan kembali.

(deb/rdk)

- Advertisement -


- Advertisement -
Pilihan Editor
- Advertisement -
Berita Terkait