- Advertisement -
HomeHeadlinePenyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Dana Covid-19 Sumbar Dihentikan, Polda: Unsur Pidana Tidak...

Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Dana Covid-19 Sumbar Dihentikan, Polda: Unsur Pidana Tidak Terpenuhi

Covesia.com – Penyelidikan kasus dugaan penyelewengan dana Covid-19 tahun anggaran 2020 di BPBD, dihentikan Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat. Penghentian penyelidikan itu, kata Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu Setianto, karena unsur pidananya tidak terpenuhi.

“Penyelidikan dihentikan karena unsur pidananya tidak terpenuhi,” sebut Satake dalam keterangan tertulis, yang diterima Covesia.com, Senin (21/6/2021).

Baca: Dugaan Penyimpangan Dana Covid-19 di Sumbar Capai Rp12,47 Miliar

Dia menyatakan, yang menjadi dasar penghentian penyelidikan adalah paparan hasil penyelidikan oleh penyidik berupa keterangan saksi ahli dan dokumen-dokumen yang dikaitkan dengan putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016.

“Kemudian, surat telegram Kabareskrim Polri nomor ST/247/VIII/2016 Bareskrim tanggal 24 Agustus 2016 angka 6 yang menyatakan bahwa, delik Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No 20 Thn 2001 perubahan atas UU No 31 Thn 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berubah dari delik formil menjadi delik materil,” jelasnya.

Baca juga: Indikasi Penyimpangan Dana Covid-19 dan Bantahan Kalaksa BPBD Sumbar

Merujuk LHP BPK Nomor 53/LHP/XV.VIII.PDG/12/2020 tanggal 29 Desember 2020 dengan rekomendasi “wajib ditindaklanjuti paling lambat 60 hari” setelah lapor hasil pemeriksaan pada 31 Desember 2020-28 Februari 2021.

Sementara, tanda bukti pengembalian keuangan negara daerah terakhir tanggal 24 Februari 2021 dan waktu dimulainya penyelidikan yakni tanggal 26 Februari 2021.

Atas penjelasannya itu, tanggapan para peserta gelar, bahwa perkara ini bukan merupakan tindak pidana, karena unsur-unsur kerugian keuangan negara tidak terpenuhi, demikian dalam keterangan resmi Polda Sumbar.

Dugaan kasus penyelewengan dana penanganan Covid-19 di BPBD Sumbar ini bermula dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) perwakilan Sumbar.

Baca juga: BPK Sumbar: Ada Dua Indikasi Penyimpangan Dana Covid-19, Rp4,9 dan Rp49 Miliar

Menanggapi itu, DPRD Sumbar juga membentuk panitia khusus (pansus) untuk menindaklanjuti indikasi penyimpangan anggaran tersebut.

Baca juga: 6 Anggota DPRD Sumbar Melapor ke KPK Terkait Dugaan Korupsi Dana Covid-19

- Advertisement -


- Advertisement -
Pilihan Editor
- Advertisement -
Berita Terkait