Bangun Balai Besar BNPB Regional Sumatera, Pemprov Butuh Lahan 2 Hektar

Bangun Balai Besar BNPB Regional Sumatera Pemprov Butuh Lahan 2 Hektar
Covesia.com - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) hingga saat ini masih mersiapkan Balai Besar Logistik dan Kediklatan BNPB Regional Sumatera.

"Kita ingin semua persoalan lahan yang bakal dihibahkan ini cepat tuntas," ungkap Wagub Sumbar, Audy Joinaldy dalam rapat koordinasi dengan Deputi Logistik dan Peralatan BNPB, Zahermann Muabezi, Kamis (13/1).

Balai Besar BNPB Regional Sumatera ini, kini masih dimanfaatkan untuk Gudang Pusat Pengendalian dan Operasional (Pusdalops) BPBD Sumbar, di Indarung, Lubuk Kilangan, Kota Padang.

"Untuk membangun Balai Besar BNPB ini dibutuhkan lahan sekitar minimal 2 hektar tanah. Dengan begitu, Sumbar masih butuh penambahan sekitar 1,3 hektar lagi," ujarnya.

Tapi ada tanah Pemprov Sumbar milik Dinas Pertanian Sumbar yang bisa kita manfaatkan. Jadi bisa dipercepat," ujar Audy. 

Dia menjelaskan, saat ini proses hibah lahan ini sedang berjalan, dan anggaran juga sudah disiapkan. Pihaknya secara maraton, agar aset milik Pemprov Sumbar ini bisa secepatnya diserahkan ke BNPB. 

Menurutnya, Balai Besar BNPB ini akan memberikan manfaat besar bagi Sumbar. Terutama dalam kebutuhan logistik dan peralatan, mengingat wilayah Sumbar sangat rentan atau rawan bencana. 

Kami ingin cepat prosesnya. Tinggal penambahan lahannya saja. Apalagi Balai Besar BNPB ini akan menjadi tempat vokasional. 

Sementara itu, Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB, Zahermann Muabezi menyebutkan, Balai Besar BNPB Regional Sumatera ini direncanakan akhirnya Januari 2022 persiapannya sudah mesti selesai.

"Harusnya sudah disiapkan September 2021, tapi terkendala pergantian pimpinan, sarana-prasana, SDM. Kita harap bisa diresmikan awal Februari 2022," jelasnya.

Zahermann berpendapat, Balai Besar ini salah satu cara penanggulangan yang lebih efektif dan efisien. Terutama ketika untuk penyaluran logistik dan peralatan ke lokasi terdekat daerah bencana.

"Jadi mempersingkat waktu, tanpa harus menunggu logistik dari Jakarta yang bisa memakan waktu lama," sebut Zahermann didampingi Eny Supartini, Kepala Biro SDM dan Umum BNPB.

BNPB saat ini, lanjutnya, sedang mempersiapkan 7 Balai Besar se-Indonesia yakni, Kota Padang-Sumbar, Sidoarjo-Surabaya, Kupang-NTT, Banjarmasin-Kalimantan Selatan, Gorontalo, Ambon-Maluku, dan Biak atau Morowali-Papua.

"Tapi kita berharap, Balai Besar di Padang ini nantinya dijadikan rule model dan pilot project untuk 6 Balai Besar daerah lain itu," imbuhnya.

Antusias dengan ini, Ketua DPRD Sumbar, Supardi, menyambut baik bahkan sangat mendukung pembangunan Balai Besar BNPB Regional Sumatera tersebut. Apalagi dinilai akan membawa dampak positif bagi Sumbar.

Kendati begitu, Pemprov Sumbar harus mendiskusikannya dengan DPRD Sumbar. Terutama, persoalan lahan milik provinsi yang dihibahkan ke vertikal pemerintah. Pihaknya bahkan berani mendukung secara penuh.

"Termasuk apa yang perlu kami support dari DPRD nantinya. Apakah akses jalan dan sanitasinya yang bisa kami bantu," terangnya.

Selain itu, terkait penambahan lahan, harus ada alternatif lain yang bisa dimanfaatkan, tanpa harus menggusur lahan milik Dinas Pertanian Provinsi Sumbar yang sangat berdekatan dengan Balai Besar yang direncanakan.

"Kita sangat mendukung. Balai Besar ini dibutuhkan, sebab Sumbar rawan bencana, seperti banjir, banjir bandang, longsor, dan lainnya," imbuhnya.

"Nanti kita usahakan untuk menyiapkan personel yang standbye di lokasi, agar gudang logistik kita tetap aman," imbuh Jumaidi didampingi Indraveri, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sumbar.
(ila)

Berita Terkait

Baca Juga