Cerita dari Daerah Terisolir di Agam Sumbar, Ratusan Warganya Tanpa Identitas Hingga Akses Transportasi Tak Layak

Cerita dari Daerah Terisolir di Agam Sumbar Ratusan Warganya Tanpa Identitas Hingga Akses Transportasi Tak Layak Jalan akses utama menuju Maua Hilia, Jorong Kayu Pasak Timur, Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam/ Foto: Johan Utoyo

Covesia.com - Program membangunan dari pinggiran, Pemerintah Pusat belum dirasakan secara menyeluruh, bahkan hingga saat ini masih ada desa/nagari yang masih tidak tersentuh program pembangunan.

Seperti halnya Maua Hilia, Jorong Kayu Pasak Timur, Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Hingga saat ini akses transportasi masyarakat masih jauh dari kata layak.

Seperti dituturkan Niniak Mamak, Maua Hilia, Remaldi Dt Tumbi Dirajo. Dalam sejarahnya, Maua Hilia merupakan salah satu kampung tertua di Kabupaten Agam. Salah satu bukti sejarahnya adalah Mesjid Darussalam Maua Hilia yang dibangun pada abad 18 Masehi.  "Pada tahun 1927 mulailah terjadi sidang kesepakatan 6 niniak mamak dari 5 suku tentang aturan adat di wilayah setempat," ujarnya mengawali cerita kepada Covesia.com Minggu (23/1/2022)

Dahulunya tutur Dt Tumbi Dirajo, perkampungan ini merupakan perlintasan para pedangan. setiap harinya para saudagar dari Agam menuju Pasaman maupun sebaliknya selalu lalu lalang membawa barang dagangannya.

"Cerita nenek moyang kami dahulu, Maua Hilia ini merupakan perlintasan para Saudagar. Di abad 18 Masehi dagangan dibawa dengan cara dijujung ke kepala. Diabad 19 mulai diangkut dengan pedati" ujarnya mengawali cerita.

Kondisi tersebut mulai berubah saat pembangunan jalan provinsi dari Matur menuju Pasaman, serta akses transportasi lintas Sumatera, para pedagang mulai memilih akses transportasi yang lebih memadai dan tidak lagi melintas ke Maua Hilia. "Pada kondisi ini jalan mulai sepi tidak ada lagi pedangan yang melintas, sehingga perkampungan kami mulai terisolir" lanjutnya.

Bahkan hingga saat ini akses lalulintas di daerah setempat tidak tersentuh program pemerintah. Tidak adanya akses transportasi yang layak berdampak kepada kehidupan masyarakat di Maua Hilia seperti masalah ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

Secara garis besar, masyarakat Maua Hilia Bekerja sebagai petani dan berkebun dengan Padi, Sawit dan pinang hasil utamanya. Buruknya jalur transportasi membuat harga beli dari tengkulak jauah dari harga yang ditetapkan.

Selain itu, jika hari hujan, guru-guru yang mengajar di SD 21 Kayu pasak merasa kesulitan untuk datang ke sekolah hal itu disebabkan jalanan licin dan sangat berbahaya jika dilintasi. "Jika hari hujan murid-murid libur sekolah dengan alasan guru tidak datang," katanya.

Penderitaan masyarakat tidak sampai disitu saja, Tidak adanya fasilitas kesehatan yang memadai di daerah setempat membuat warga harus menempuh jarak puluhan kilometer menuju Puskesmas.

"Jika ada yang sakit keras dan harus mendapatakan perawatan medis, terpaksa harus menggunakan motor, jika sudah hujan terpaksa ditandu. Bahkan Banyak juga yang mengehembuskan nafas terakhir sebelum sampai ke Puskesmas," terangnya.

Kesulitan juga dirasa masyarakat saat akan mengurus surat-surat kependudukan ke Pusat pemerintahan. Jika dihitung, penduduk yang tinggal di Maua Hilia mencapai 500 orang namun belum seluruhnya yang terdata. "Tercatat di Maua Hilia hanya 136 KK. banyak masih yang belum terdata dan memiliki KK," imbuhnya.

Hal tersebut dibenarkan Walinagari Salareh Aia Iron Maria Edi, pihaknya mengakui Maua Hilia memang salah satu kampung terisolir. Dijelaskannya terhambatnya program pembangunan tersebut merupakan dampak dari adannya ketentuan bahwa sebagian dari Maua Hilia masuk kedalam kawasan hutan lindung. 

Sebelumnya Pemerintah nagari setempat sudah mengusulkan kawasan Maua Hilia dan Maua Mudiak kedalam program Tanah Objek Reforma Agraria (Tora) bahkan tim sudah melakukan surver pengecekan titik koordinat dan sudah dikeluarkan berita acara namun hingga hari ini belum keputusan dari pemerintah provinsi. "Hampit 75 persen Maua Hilia Masuk Kawasan Hutan Lindung, shingga tidak bisa dilaksanakan  pembangunan fisik baik dari dana nagari, APBD Maupun APBN.

Dikatakan Iron Maria Edi, Sebelumnya pernah ada program TMMD yang rencananya akan dilaksanakan dikawasan setempat namun karena terkendala hutan lindung terpaksa digeser ke tempat lain. "Dari jalan provinsi akses lalulintas ke Maua Hilia sekitar 5 KM seluruhnya dalam kondisi rusak. Kita berharap ininbisa jadi perhatian kita bersama," tutupnya.

(Jhn/adi)

Berita Terkait

Baca Juga