Rincian Potensi Kerugian Akibat Reklamasi dan Pembangunan Ilegal di Tepian Danau Singkarak

Rincian Potensi Kerugian Akibat Reklamasi dan Pembangunan Ilegal di Tepian Danau Singkarak Sumber: Walhi Sumbar

Covesia.com - Danau Singkarak merupakan danau yang membentang di dua daerah Sumbar yakni Kabupaten Solok dan Tanah Datar. Luasnya mencapai 107,8 km persegi. Namun saat ini terjadi pemanfaatan lahan yang diduga ilegal, dan tidak sesuai dengan tata guna lahan serta tidak sesuai dengan pola ruang.

Kepala Departemen Kajian Advokasi dan Kampanye WALHI Sumbar, Tommy Adam mengatakan, terjadi penimbunan danau atau reklamasi di dermaga Jorong Kalukua Nagari Singkarak semenjak Juli 2016 oleh PT Kalukua Indah Permai.

"Luas danau yang ditimbun sekitar 30-50 meter dan panjang 70-100 meter," ungkapnya kepada Covesia.com Jumat (22/1/2022).

Adam menyebutkan, dengan reklamasi tersebut terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan menyebabkan biaya dan kerugian. Seperti biaya kewajiban, verifikasi pengawasan pemulihan lingkungan, nilai kerugian lingkungan dan nilai kerugian masyarakat. 

Total biaya kerugian mencapai angka Rp3,3 miliar, dengan rincian biaya kerugian ekologis Rp1,2 miliar, biaya ekonomi Rp952 juta, kemudian biaya kerugian lingkungan Rp1,2 miliar. 

Lebih lanjut dia menjelaskan, ada beberapa pasal yang dilanggar oleh PT Kalukua Indah Permai yakni pasal 68 (1) tentang UU Cipta Kerja, PP No 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berbasis resiko, PP no 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan PPLH, Permen PUPR No 28/PRT/M/2015 tahun 2015 tentang penerapan garis sepadan sungai dan garis sepadan danau pada pasal 24, dan Perda Kab Solok No. 1 Tahun 2013.

"Kami merekomendasikan KPK mengusut dugaan potensi kerugian negara serta melakukan kajian mendetail," jelasnya. 

Kemudian meminta Kemen ATR/BPN melakukan upaya tindakan tegas (pidana/perdata) terhadap aktivitas ilegal tersebut. KLHK memberikan sanksi tegas terhadap kegiatan tersebut. 

Terakhir, mengembalikan fungsi Danau Singkarak seperti sebelumnya dan memprioritaskan agenda penyusunan zonasi sesuai amanat Perpres 60 tahun 2021. 

Selain itu, Tommy Adam juga mengatakan pihaknya telah melapor ke KPK terkait reklamasi dan pengembangan objek wisata yang diduga ilegal itu. 

"Ya, kami melaporkan dan meminta KPK untuk mengusut tuntas terkait reklamasi Danau Singkarak dan pembangunan objek wisata di lokasi tersebut," ungkap Tommy saat dihubungi Covesia.com, Sabtu (22/1/2022). 

Sedangkan, dalam pengembangan objek wisata, katanya, Walhi Sumbar melaporkan pelaku proyek yang sedang mengerjakan objek wistaa yakni CV. Anam Daro.

(ila/rdk)

Berita Terkait

Baca Juga